JAKARTA (BeritaTrans.com) - Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan ide super holding sejatinya memang akan dijalankan oleh kementerian. Bahkan, ini merupakan ide yang sudah berkembang sejak dulu sebelum kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir.Hanya saja, Arya bilang merealisasikan ide ini bukan perkara mudah. Sebab, banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum benar-benar membentuk super holding."Kementerian melihat bahwa saat ini yang sangat penting ialah bagaimana memastikan antar BUMN itu bisa saling in line (sejalan) artinya supply chain yang ada itu in line," ujar Arya kepada awak media, Rabu (16/9).Untuk mewujudkan itu, sambungnya, kementerian pun membentuk kluster-kluster atau sub holding. Namun, Arya kembali menggarisbawahi bahwa pembentukan sub holding pun butuh proses dan pengujian."Jadi kita uji semua, kita jangan buru-buru mau super holding, itu ide besar memang, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif tidak. Sekarang ini kan masih sendiri-sendiri, jadi masih jauh pemikiran mengenai super holding, masih jauh sekali," katanya.Bahkan, sambungnya, jangankan membentuk super holding dan sub holding, persoalan rantai pasok saja masih belum optimal antar sesama BUMN."Jadi bagaimana mau buat super holding kalau belum jalan dengan baik," imbuhnya.Dia mengatakan kementerian ingin menguji dulu pembentukan klaster perusahaan berdasarkan sektor usahanya. Misalnya, klaster pertanian, farmasi, dan lainnya."Farmasi misalnya, bagaimana kita gabungkan Rumah Sakit (RS) yang tececer-tercecer sekarang, bergabung jadi RS BUMN dan sekarang jaringan RS terbesar di BUMN dengan IHC punya," tuturnya.Begitu pula hubungannya dengan industri farmasi secara menyeluruh. Misalnaya, terkait jaringan penyediaan obat hingga alat kesehatan."Jadi itu mimpi besar kita ada super holding, tapi kami pastikan dulu semua jalan dulu. Pak Erick ingin memastikan semua jalan dulu end to end supply chain antar BUMN-BUMN itu," terangnya.Di sisi lain, untuk menindaklanjuti keseriusan ini, kementerian pun terus menjalin komunikasi dengan mitra pemerintah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuannya agar turut mendapat masukan yang baik bagi rencana ke depan.(via/sumber: cnnindoneaia.com).