BANDUNG(BeritaTrans.com)-Industri perikanan, salah satu dari lima penggerak ekonomi di Indonesia saat ini. Estimasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi ekonomi kelautan Indonesia mencapai USD1.338 miliar per tahun. Hal itu disampaikan Direktur/ Logistik, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ( PDSKKP) KKP, Innes Rahmani pada diskusi daring Peran Jasa Logistik dalam Mendukung Industri Perikanan Nasional. Diskusi digelar Ditjen PDSKKP KKP, Rabu, (11/11/2020) dibuka oleh Dirjen PDSKKP- KKP Artati WidiartiInnes mengatakan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 23,9 juta ton.Potensi itu perlu dikelola menyangkut sistem distribusinya karena sentra produksi terbesar berada di wilayah timur, sementara konsumsi terbesar di wilayah barat Indonesia. Direktur Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSKKP) KKP, Innes Rahmani menjelaskan tantangan domestik distribusi produk kelautan dan perikanan yaitu biaya angkut dari kawasan timur ke kawasan barat Indonesia yang tinggi, kekurangtersediaan sarana penyimpanan pasca panen dan kapal angkut ikan, serta penurunan mutu produk perikanan pasca panen dan distribusi.Selain itu masalah lain adalah disparitas sumber daya ikan akibat ketidaksesuaian antara sentra produksi ikan dan industri pengolahan/ pemasaran. Sebanyak 81% produksi perikanan tangkap di luar Jawa, sedangkan hampir 50% produksi unit pengolahan ikan (UPI) di Jawa.JASA LOGISTIKPada kesempatan itu, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyampaikan lima rekomendasi pengembangan jasa logistik perikanan.Pertama, peningkatan kapabilitas penyedia jasa logistik mencakup peningkatan kemampuan teknologi dan peralatan, termasuk pembangunan cold storage serta penyediaan sarana penanganannya di bandara dan pelabuhan, serta di sarana pengangkut seperti kapal dan kereta api. Kedua, penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas cold chain untuk untuk pemetaan, pendataan, dan analisis potensi produksi dan konsumsi termasuk dengan pemanfaatan digitalisasi dan big data analytics. Ketiga, implementasi manajemen rantai pasok dengan mengintegrasikan proses-proses bisnis dari para pemangku kepentingan, tidak hanya pelaku dalam saluran distribusi, tetapi juga penyedia jasa infrastruktur. Keempat, pengembangan infrastruktur, terutama pelabuhan khusus perikanan beserta fasilitas penanganan dan penyimpanan komoditas perikanan yang terintegrasi multimoda.Kelima, dukungan kebijakan pemerintah dengan mengalokasikan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pengembangan kapabilitas penyedia jasa logistik perikanan. Selain dalam bentuk bantuan dana untuk UMKM yang dialokasikan sebesar Rp 123,46 triliun dalam program itu, juga perlu dialokasikan dari bantuan insentif usaha yang dianggarkan sebesar Rp 120,61 triliun. (wilam)