JAKARTA (BeritaTrans.com) - Pihak PT Hutama Karya (Persero) mengajukan penambahan konsesi beberapa ruastol Trans Sumatera kepada pemerintah. Khususnya, yang memiliki potensi memberikan keuntungan untuk struktur modal perusahaan.

Saat ini ada peraturan yang mengatur pembahasan sampai 50 tahun, namun perusahaan pelataran merah itu ingin sampai 70 tahun.

Baca Juga:
Lebih 1,2 Juta Kendaraan Lintasi Tol Arah Jabotabek hingga H+4 Lebaran

“Kami ajukan 70 tahun tapi sekarang ada peraturan sampai 50 tahun. Kalau kami sampai 70 tahun, ”kata Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, saat rapat dengan Komisi XI DPR RI secara virtual di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Menurut dia, penambahan konsesi dilakukan karena pihaknya menghadapi masalah ketika ingin menjual kepada pihak ketiga mengingat proporsi imbal hasil bagi ekonomi atau Economic Internal Rate of Return (EIRR) yang terlalu kecil.

Baca Juga:
One way di Tol Trans Jawa Dihentikan, Lalu Lintas Kembali Normal

Meski EIRR kecil, lanjut dia, namun lalu lintas sudah ada misalnya di ruas tol Bakauheni-Palembang dan Pekanbaru-Dumai. Konsesi, kata dia, akan diberikan kepada pihak lain agar BUMN ini mendapatkan dana yang rencananya untuk restrukturisasi pinjaman.

“Memang tahun ini kami sudah carikan CDS (Cash Deficiency Support/fasilitas pinjaman),” katanya.

Baca Juga:
Arus Balik Mudik, One Way di Tol Semarang sampai Kalikangkung Diberlakukan

Ia menyebutkan BUMN ini mendapatkan CDS dari Bank Mega dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) namun, Budi tidak memberikan detail besaran rencana CDS tersebut.

BUMN ini mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk pembangunan tol Trans Sumatera untuk empat tahap.

Adapun kebutuhan pendanaan Tol Trans Sumatera tahap I, kata dia, baik di lima ruas tol sudah beroperasi sepanjang 513 kilometer dan delapan ruas tol dalam proses konstruksi sepanjang 643 kilometer itu mencapai total Rp168,24 triliun. Dari jumlah itu, pihaknya masih membutuhkan dana Rp80,5 triliun.

Sedangkan untuk tahap II dan III, lanjut dia, total kebutuhan dana diperkirakan masing-masing mencapai Rp99,9 triliun dan Rp101 triliun yang meliputi wilayah Jambi, Pekanbaru dan Aceh yang dinilai masih belum signifikan tingkat lalu lintasnya.

“Untuk menghemat pendanaan mungkin yang lain itu dibangun jalan negara dua jalur dengan persimpangan sebidang dengan traffic light sehingga saat traffic meningkat, bisa ditingkatkan menjadi jalan tol,” katanya. (fhm/sumber:viva.co.id)