JAKARTA (BeritaTrans.com) -  Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2020 dan Tahun Baru 2020 (Nataru) akan dimulai 18 Desember 2020 dan betakhir 8 Januari 2021. 

Lonjakan penumpang, menurut Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R Agus H Purnomo diprediksi terjadi 24 Desember (Periode Pra Natal), 30 Desember (Periode Natal dan Tahun Baru), dan 3 Januari 2021 (Periode Pasca Tahun Baru).

"Saya mengimbau para Kepala Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut untuk berkoordinasi dengan baik dengan para stakeholder terkait untuk menyiapkan segala sesuatunya supaya nanti protokol kesehatan bisa diterapkan dengan baik," ujar Dirjen Agus di sela Rapat Koordinasi Nataru, Jumat (27/11/2020).

Fasilitas kesehatan di tempat-tempat yang diharuskan agar disiapkan, mulai di pelabuhan, terminal, tempat tunggu, naik kapal diatur, sarana cuci tangan atau hand sanitizer, kemudian physical distancing juga harus dilakukan. 

“Jangan anggap enteng,” tegasnya.

Sebagai informasi, pada tahun ini jumlah armada angkutan laut yang siap melayani masyarakat sebanyak 1.186 kapal yang terdiri dari 26 kapal milik PT Pelni, 111 Armada Perintis, 1.149 Armada Swasta dengan total kapasitas angkut berjumlah 3.353.565 penumpang.

“Cuma nanti diskresi-diskresi jika diperlukan kawan-kawan KPLP, Navigasi dan Kapal-Kapal Negara untuk di-standby kan dalam kondisi prima, jika nanti diperlukan dalam kondisi siap setiap saat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ia juga menghimbau para Kepala UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut serta rekan-rekan PT Pelindo agar memberikan space atau tempat yang diperuntukan untuk kapal-kapal seperti Basarnas, Polairud, Bea Cukai, dan lainnya.

Di samping itu, guna memaksimalkan pengawasan pada penyelenggaraan angkutan laut Nataru, Ditjen Perhubungan Laut akan menyiapkan Posko Penyelenggaraan Angkutan Laut Nataru di seluruh pelabuhan di Indonesia, di mana terdapat 51 pelabuhan yang akan dipantau untuk melihat perkembangannya dari tahun ke tahun. 

“Kawan-kawan diimbau untuk buat grup chat agar pelaporannya cepat sehingga jika terjadi hal-hal yang urgent bisa dilakukan,” kata Dirjen Agus.

Sementara itu, BMKG juga sudah melakukan prakiraan cuaca dimana di beberapa tempat kondisinya cukup menjadi perhatian. 

Dirjen Agus mengimbau kepada Para Kepala Syahbandar untuk tidak gegabah dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan tetap memperhatikan keselamatan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. 

Menurutnya, hal ini juga perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat bahwa keselamatan itu menjadi hal yang utama dan sangat penting.

Sebagai penutup, Dirjen Agus meminta kepada seluruh pihak, baik dari Ditjen Perhubungan Laut dan Para Stakeholder untuk bersinergi dan bergotong-royong supaya bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. 

“Negeri kita perlu bukti pada dunia Internasional bahwa kita bisa mengurus segala sesuatunya. Kita bisa mengurus angkutan laut dengan baik, kita bisa mengurus angkutan laut nataru dengan baik. Buktikan kepada dunia bahwa kita memang bisa mengurus itu semua. Marilah kita kompak seluruh stakeholder harus kompak,” tutupnya. (omy)