JAKARTA (BeritaTrans.com) - DPP Organda lewat Sekjen Ateng Aryono mengimbau pemerintah segera memprioritaskan pemberikan vaksin kepada pengemudi angkutan umum. 

Baca Juga:
Lokasi Vaksin Booster di Terminal dan Stasiun Kereta Api Jelang Nataru

"Sebab pengemudi angkutan umum  memiliki  kontak dengan banyak orang di lingkungan relatif tertutup," ujarnya di Jakarta, Senin (18/1/2021).

Kata dia, meskipun standar pelayanan angkutan umum  telah menerapkan tindakan pencegahan seperti pemakaian masker namun tetap memiliki potensi penularan.

Baca Juga:
Masa PPKM, Penumpang DAMRI Diimbau Pesan Tiket Lewat Online dan Aktifkan PeduliLindungi

Menurut Ateng, pentingnya pengemudi angkutan umum mendapatkan vaksinasi  dalam masa pandemi, bertujuan agar terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok,  khususnya yang bersentuhan langsung dengan layanan publik. 

Meskipun vaksinasi memberikan kekebalan secara individu, namun terciptanya herd immunity akan melindungi masyarakat pengguna jasa angkutan umum  yang tidak memeroleh vaksinasi karena alasan tertentu dapat terlindungi dari paparan penyakit.

Baca Juga:
PPKM Level 2-3 Jawa Bali, DAMRI Imbau Pelanggan Terdaftar di Aplikasi PeduliLindungi

Angkutan umum sebagai penggerak ekonomi nasional sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah, di mana tidak sedikit perusahaan di sektor transportasi umum  yang mengalami kerugian saat pandemi.

Ditambah kepadatan lalu-lintas jalan raya yang semakin luar biasa,  akibatnya  banyak masyarakat beralih untuk menggunakan transportasi pribadi. 

"Sudah waktunya pemerintah dan penyedia angkutan berupaya semaksimal mungkin mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan menyediakan fasilitas yang memadai baik dari aspek kesehatan maupun keamanan," ucap Ateng.

Pemerintah harus melihat resource sharing antarmoda bahwa perancangan pelayanan transportasi umum sudah memberikan kemudahan bagi pelaku perjalanan dan bukan bersifat membatasi. Selebihnya  pelaku perjalanan ini akan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sedikitnya terdapat dua perspektif dalam mengendalikan pergerakan orang. 

"Pertama adalah kelompok orang yang melakukan pergerakan karena alasan penting tertentu, sehingga pergerakan kelompok ini hanya dapat ditekan dengan law enforcement berupa pembatasan perjalanan" imbuhnya. 

Kelompok kedua adalah orang yang melakukan pergerakan secara sukarela. Pergerakan kelompok ini dapat diatasi dengan public campaign. 

"Saya kira pemerintah sudah sangat baik melakukan public campaign mengenai bahaya yang sedang dihadapi," ucapnya.

Dia memandang perlunya kekebalan kelompok atau komunitas pengemudi angkutan umum merupakan bentuk partisipasi aktif asosiasisi yang perlu mendapatkan respon  positif dari pemerintah di masa pandemi. 

Sinergi sebagai prinsip gotong royong pengusaha angkutan darat yang tergabung dalam Organda demi pencegahan penyebaran Covid 19. 

Kekebalan dapat dicapai, bila kelompok pengemudi angkutan umum  yang sehat dan memenuhi kriteria melakukan vaksinasi. 

Diharapkan, dengan jumlah pengemudi angkutan umum yang mendapat vaksin  memadai akan  tercipta herd immunity, sekaligus melindungi kelompok-kelompok yang tidak divaksinasi. 

Upaya pengendalian Covid-19  tidak akan efektif jika tidak disertai upaya lainnya,  menutup kekurangan masing-masing dan saling melengkapi. 

“Jika hanya mengindahkan satu aspek saja, akan menghasilkan penanganan Covid-19 yang kurang efektif” kata Ateng.
 
Diakuinya, terkait sosialisasi vaksin, bukan tanpa kendala, ada beberapa kelompok pengemudi menolak divaksin.

Namun DPP Organda  selalu menyampaian bahwa kita hidup berdampingan dengan orang lain, apalagi di pulau Jawa, penduduk sangat padat. 

Jadi, vaksinasi itu bukan masalah kesehatan pribadi tapi mencegah penularan dan membentuk herd immunity.

"Dengan pemberian vaksin kepada pengemudi angkutan umum, secara langsung dapat melindungi orang lain yang tidak bisa divaksin (seperti lansia, orang kelainan imun, yang menjalani kemoterapi, penderita alergi langka) agar tetap sehat," tutup Ateng. (omy)