JAKARTA (BeritaTrans.com) - Siap-siapi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan pembekuan izin rute penerbangan  beberapa maskapai (Badan Usaha Angkutan Udara)  yang telah menjual tiketnyerlalu murah.

Mereia dinilai melakukan pelanggaran  penerapan tarif batas bawah (TBB)  sesuai dengan peraturan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. 

Baca Juga:
Super Air Jet Maskapai Pertama Terbang dari Bandara Dhoho Kediri

Direktur Jenderal Perhubungan, Novie Riyanto akan menindak tegas terhadap operator  penerbangan  yang menjual tiket kurang dari TBB atau melebihi TBA. Suratnya sudah dilayangkan ke pihak terkait.

"Kami akan tindak tegas operator penerbangan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, semua operator penerbangan wajib mematuhi aturan penerbangan terkait TBB dan TBA, karena peraturan ini merupakan pedoman bagi operator penerbangan dalam menjual tiket," jelas Dirjen Novie dittulis Ahad (24/1/2021).

Baca Juga:
Harga Tiket Pesawat Melambung, Ini Kata Kemenhub

Dirjen Novie menambahkan bahwa KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Niaga Berjadwal Dalam negeri merupakan pedoman  untuk menentukan tarif tiket bagi operator penerbangan.

Tujuannya untuk menghindari persaingan tidak sehat antaroperator penerbangan dan juga memerhatikan perlindungan konsumen. 

Baca Juga:
Kemenhub Buka Suara Terkait Usulan Penghapusan TBA Tiket Pesawat

Dari hasil pengawasan oleh inspektur penerbangan angkutan udara di lapangan terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah operator penerbangan seperti menjual harga tiket yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Sanksi pembekuan izin rute penerbangan tersebut diberikan terhadap beberapa maskapai yang melayani rute-rute Jakarta(CGK)-Palembang(PLM), 
Jakarta(CGK)-Pontianak(PNK) dan
Jakarta(CGK)-Lombok(LOP) 

"Sesuai dengan PM 78 Tahun  2017 maka maskapai tersebut diberikan sanksi administratif berupa Pembekuan Izin Rute Penerbangan yang berlaku selama 7 (tujuh) hari,"  tutup  Dirjen Novie.  (omy)