MYANMAR - Otoritas Myanmar yang mengurusi bandara udara menghentikan semua penerbangan di Myanmar. Pesawat pun tak bisa beroperasi.

Mengutip Myanmar Times, Selasa (2/2/2021) semua penerbangan dari dan menuju Myanmar dihentikan mulai 1 Februari. Semua permintaan mendarat sudah dibatalkan. Para pilot pun sudah menerima Notice to Airmen (Notam) pada 1 Februari.

Baca Juga:
Lion Air Layani Rute Lombok - Makassar Mulai 27 Maret

Larangan terbang ini setidaknya berlaku sampai 31 Mei pukul 23.59 waktu setempat. Namun beberapa kedutaan besar negara asing mengingatkan warganya kalau larangan terbang akan berlaku sampai 30 April.

Sebelumnya diberitakan bahwa Militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta untuk melawan pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis. Suu Kyi ditahan bersama dengan para pemimpin politik lainnya dalam penggerebekan pada Senin dini hari waktu setempat (1/2).

Baca Juga:
Pesawat Lion Air Surabaya-Jeddah Berputar-putar di Langit Binjai, Ternyata ini Penyebabnya

Negara di seluruh dunia sontak mengutuk kudeta militer Myanmar. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk keras penahanan militer terhadap Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan para pemimpin lainnya.

"Perkembangan ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar," kata juru bicara Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga:
Masyarakat Aceh Tenggara Kecewa Dihentikannya Penerbangan Bandara Alas Leuser Menuju SIM

Amerika Serikat (AS) menyerukan pemulihan demokrasi Myanmar setelah militer melakukan kudeta dan menangkap Aung San Suu Kyi dan politisi lainnya.

"Amerika akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan.

Sedangkan China, yang kerap kali menentang intervensi PBB di Myanmar, menyerukan semua pihak untuk "menyelesaikan perbedaan".

"China adalah tetangga sahabat bagi Myanmar dan berharap berbagai pihak di Myanmar akan menyelesaikan perbedaan mereka dengan tepat, di bawah kerangka konstitusional dan hukum untuk melindungi stabilitas politik dan sosial," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin pada Senin (1/02).(amt/sumber:detikcom)