JAKARTA (BeritaTrans.com) – Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki dua per tiga wilayah berupa lautan. 

Dalam kondisi ini, untuk dapat melakukan pendistribusian logistik ke seluruh Indonesia, diperlukan sarana transportasi laut. 

Baca Juga:
Beberkan Hasil Survei Balitbanghub Jelang Lebaran, Djoko Setijowarno Ingatkan Perlunya Antisipasi Dini Arus Mudik

Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan kembali gelar webinar pada Kamis (17/2/2021), dengan tema "Strategi Transportasi Laut dalam Meningkatkan Kinerja Logistik pada Masa Pandemi". 

Seperti diketahui, sampai saat ini indeks daya saing logistik Indonesia masih berada di bawah Singapura (4,0), Thailand (3,41), Vietnam (3,27) serta Malaysia (3,22). 

Baca Juga:
Balitbanghub Survei Online Penggunaan Aplikasi Navigasi Ditinjau dari Aspek Keselamatan Lalu Lintas

Indeks daya saing ini diukur dari efisiensi on-the-ground rantai suplai perdagangan atau kinerja logistik.

“Rantai suplai makanan merupakan tulang punggung perdagangan dan bisnis internasional,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti.

Baca Juga:
Hasil Survey Balitbanghub: Potensi Masyarakat Mudik Sentuh 80 Juta

Upaya peningkatan indeks ini kata dia, perlu dilakukan sehingga transportasi laut perlu dikelola dengan baik guna menunjang perekonomian nasional. 

Namun dengan adanya  pandemi Covid-19 di Indonesia, serta terjadinya berbagai pembatasan penumpang sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus, berimbas pada aktivitas transportasi laut.

“Dengan adanya pandemi ini, dibutuhkan penanganan khusus berupa peraturan dan pengambilan kebijakan yang tepat,” tuturnya.

Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, tol laut merupakan program yang sangat efisien sebagai sarana distribusi pangan ke seluruh wilayah di Indonesia. 

"Sistem logistik ini masuk kedalam cakupan kebijakan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) ke depannya," ungkap Ferry.

Tol laut sangat efektif karena secara rutin dan terjadwal menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).

Dari paparan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi sebagai salah satu pembicara, arah kebijakan utama transportasi laut untuk tahun 2020-2024 adalah mewujudkan logistik maritim dalam negeri, meningkatkan konektivitas terhadap jaringan pelayaran internasional.

Selain itu pengembangan Pelabuhan hub internasional dan Pelabuhan pendukung tol laut, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan, peningkatan compliance terhadap standar/regulasi internasional.

"Selanjutnya peningkatan keterpaduan antarmoda dan antarwilayah, peningkatan teknologi informasi, pemanfaatan pembiayaan alternatif, peningkatan kualitas keselamatan dan pelayanan publik di Pelabuhan, serta revitalisasi kelembagaan Ditjen Perhubungan Laut," bebernya.

Menurut Capt. Antoni, evaluasi tol laut pada masa pandemi cukup positif. Beberapa evaluasi tersebut antara lain program tol laut berdampak pada penurunan tingkat harga barang kebutuhan pokok dengan variasi sebesar -3,1% 

Program tol laut juga berdampak pada penurunan disparitas harga barang kebutuhan pokok antara Kawasan barat dan timur Indonesia dengan variasi sebesar -14,1, selain itu program ini juga telah memberikan dampak positif bagi penurunan biaya logistik end-to-end dalam pendistribusian barang kebutuhan pokok yaitu sebesar -5,5% (rata-rata nasional).

Di sisi lain, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja logistik pada sektor transportasi laut. 

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo 3, Kokok Susanto mengatakan bahwa kunci utama meningkatnya kinerja Pelabuhan adalah tersedianya  infrastruktur yang bagus. 

"Beberapa stimulus untuk para eksportir juga dilakukan, antara lain melakukan early open stake dari semula hanya 3 hari menjadi 5 hari sehingga para eksportir dapat meningkatkan efisiensi sebesar 65%, empty import yang semula 3 hari menjadi 7 hari sehingga efisiensi yang diterima para eksportir sebesar 44%, dan menurunkan biaya container handling charge (CHC) sebesar 35%," urai dia.

Kerja sama dengan bea cukai serta kebijakan waktu pembayaran juga dilakukan oleh Pelindo III. 

“Kami juga berkolaborasi dengan teman-teman bea cukai dan karantina dimana kami menciptakan tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) di mana biasanya pemeriksaan fisik yang biasanya dua kali, kita paketkan menjadi satu, dan di situ kita hitung efisiensinya 38% hinga 49%, dan yang terakhir stimulusnya adalah memberikan kebijakan jangka waktu pembayaran mundur 30 hari,” tutupnya. (omy)