NATUNA (BeritaTrans.com) - Klaim sepihak China atas Laut Natuna Utara yang disengkatan terus menjadi perhatian dunia internasional.

Bahkan, bukan Amerika Serikat saja yang menentang klaim China di perairan yang kaya akan sumber daya alam itu.

Baca Juga:
Berani! Houthi Yaman Balas Serang Balik Kapal Perang AS

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari SCMP, negara-negara Barat seperti Prancis, Inggris hingga Kanada mengirim kapal angkatan laut ke Laut Natuna Utara.

Pada awal Februari 2021 lalu, Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly mengatakan pihaknya telah mengirimkan kapal selam penyerang ke perairan itu.

Baca Juga:
Dubes China Kunjungi Bakamla Bahas Proyeksi Peningkatan Kerja Sama

Seorang pejabat pertahanan Inggris mengatakan kelompok serang kapal induk utama Inggris siap memasuki jalur air.

Sementara, satu kapal perang Angkatan Laut Kanada berlayar di dekat Laut Natuna Utara pada Januari dengan melewati Selat Taiwan dalam perjalanannya untuk bergabung dengan latihan di dekatnya dengan angkatan laut Australia, Jepang dan AS.

Baca Juga:
Sertijab 2 Jabatan Strategis, Pangkoarmada I Minta Kedaulatan Laut Natuna Utara Dijaga

Negara-negara Barat ini memang tidak mengklaim kedaulatan atas laut seluas 3,5 juta kilometer persegi itu, yang terletak lebih dari satu benua dari perairan teritorial mereka sendiri.

Tetapi mereka ingin mendukung Amerika Serikat dalam melawan ekspansi sepihak oleh China, yang telah berselisih dengan bekas jajahan Eropa seperti Malaysia, Indonesia hingga Singapura.

Kapten Arnaud Tranchant selaku komandan di kapal amfibi Tonnerre mengatakan angkatan laut Prancis akan 'bekerja untuk memperkuat' kemitraan Prancis dengan AS, Jepang, India dan Australia.

Negara Barat lainnya seperti Inggris dan Jerman juga diperkirakan akan mengerahkan kapal perang ke daerah tersebut dalam apa yang semakin tampak seperti dorongan Barat yang bersatu terhadap ambisi maritim China.

Keterlibatan kekuatan Eropa yang meningkat dalam geopolitik regional konsisten dengan prioritas strategis pemerintahan Presiden AS Joe Biden, yang telah menggarisbawahi komitmennya untuk bekerja dengan sekutu dan mitra berdasarkan pada hukum internasional.

China mengklaim hampir seluruh Laut Natuna Utara dengan alasan historis yang disebut nine dash line atau sembilan garis putus-putus.

Klaim teritorial China di Laut Natuna Utara dan upayanya untuk masuk ke Samudera Hindia dianggap telah menantang sistem berbasis aturan hukum internasional (UNCLOS).(amt/pikiranrakyat.com)