JAKARTA (BeritaTrans.com) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, mendorong agar direksi dari tiga Badan Otorita Pariwisata (BOP) yang mengelola kawasan destinasi super prioritas (DSP) untuk memperluas kolaborasi dengan pihak swasta dalam hal pembiayaan proyek pengembangan DSP.

Baca Juga:
Menparekraf: Ekonomi Berkelanjutan Jadi Kunci Pariwisata Indonesia Sebagai Destinasi Global

Dalam rapat virtual Kickoff Briefing tentang Potensi KPBU (Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha), Sandiaga mengatakan kolaborasi ini sangat penting dalam upaya mengembangkan tiga kawasan DSP yang dikelola ketiga BOP, yaitu Borobudur, Danau Toba, dan Labuan Bajo.

Hal ini mengingat dana yang dimiliki oleh Kemenparekraf/Baparekraf sangat terbatas.

Baca Juga:
Menparekraf: BaliSpirit Festival 2024 Perkuat Indonesia sebagai Destinasi Wellness Tourism Dunia

“Jadi salah satu metode pembiayaan yang selalu saya kembangkan sejak saya berada di dunia usaha dan pemerintahan dan sekarang ingin saya perkenalkan di Kemenparekraf adalah kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU),” kata Sandiaga.

Dia mengatakan, hal ini telah disetujui Presiden Joko Widodo dan KPBU dinilai bisa menjadi metode pembiayaan yang sangat efektif untuk mempersiapkan infrastruktur penunjang dan pengelolaan operasionalnya di ketiga DSP yang dikelola oleh BOP.

Baca Juga:
Bangun Destinasi Wisata Baru Bakauheni Harbour City, ASDP Diapresiasi Kemenparekraf

“Dalam rapat ini kita bisa berdiskusi secara rinci mengenai hal ini dan kita butuh komitmen dari saya dan jajaran juga. Tapi yang penting KPBU ini dapat mengubah paradigma dalam penyedia infrastruktur, kalau dulu kita saja yang bangun tapi sekarang kita bangun bersama-sama dengan pihak swasta,” katanya.

Dia menuturkan, KPBU sangat relevan dengan situasi pandemi Covid-19 yang tengah dialami oleh dunia dan Indonesia. Ia menyebutkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada 2021 ini telah direalokasikan untuk menangani pandemi Covid-19.

“Saya ingin platform kerja sama Kemenparekraf di KPBU ini tetap sama, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Eksekusi kolaborasi pembangunan yang kuat ini ada di skema KPBU dan kita juga harus melibatkan publik,” ucap Sandiaga.

Dalam kesempatan itu, dia juga meminta agar masing-masing BOP, yaitu BOP Danau Toba, BOP Borobudur, dan BOP Labuan Bajo Flores beserta kedeputian terkait di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf untuk membentuk tim kecil yang mengkaji perihal KPBU. 

“Nanti target tanda tangan (kontrak KPBU) itu kira-kira bulan Mei 2021. Jadi nanti di bulan Mei kita bisa memulai sesuatu,” ucapnya.

Rapat ini dihadiri oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf, Hari Santosa Sungkari; Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Ahmad Rekotomo; Plt Direktur Utama BOP Danau Toba, Reza Fahlevi; Direktur Utama BOP Borobudur, Indah Juanita; dan Direktur Utama BOP Labuan Bajo Flores, Shana Fatina. (omy)