PARIS (BeritaTrans.com) - Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan ia yakin para pemimpin Uni Eropa akan menyetujui standar umum untuk mengizinkan perjalanan internasional selama musim panas, termasuk dengan menunjukkan kartu vaksinasi selain langkah-langkah lain.

Macron, Kamis (25/2), berbicara pada konferensi pers setelah Uni Eropa membahas apakah perlu ada kartu vaksinasi, yang bisa membantu memperlancar pemulihan perjalanan udara. Kalau disepakati perlu, kapan kartu vaksin mulai diberlakukan? Langkah tambahan ini dianggap bisa membantu menghindari libur musim panas yang membawa bencana.

Baca Juga:
Pesawat Bertabrakan, Potong Ekor yang Lain

Negara-negara di bagian selatan Eropa yang bergantung pada pariwisata, seperti Yunani dan Spanyol, mendukung sistem seperti itu, tetapi mitra mereka di bagian utara, seperti Jerman, meragukan kartu vaksinasi tersebut akan berfungsi.

Macron menyatakan kartu vaksinasi tidak bisa menjadi syarat untuk bepergian di Eropa pada musim panas mendatang karena sebagian besar penduduk belum memiliki akses ke vaksinasi. Ia mengatakan, tes mungkin diperlukan untuk orang yang tidak divaksinasi. 

Baca Juga:
Akibat Delay, Penumpang Kepanasan di Dalam Pesawat `Serasa Neraka`

Uni Eropa didesak terapkan 'paspor vaksin'

Baca Juga:
British Airways Rekrutmen Besar-Besaran: Tebar Bonus untuk Kru Kabin hingga Sopir Bus

Sementara itu, Yunani dan Austria mendesak negara-negara Uni Eropa lainnya untuk menerapkan "paspor" vaksinasi Covid-19 yang dapat membantu menghidupkan kembali industri pariwisata Eropa.

Gagasan tentang dokumen semacam itu, kemungkinan besar berupa sertifikat, adalah untuk mengizinkan mereka yang telah divaksinasi bepergian dengan bebas di dalam wilayah yang dituju.

Proposal tersebut diajukan selama diskusi virtual para pemimpin Uni Eropa.

Tetapi paspor vaksin menghadapi tentangan dari beberapa negara blok itu, yang beranggotakan 27 negara.

Prancis dan Jerman mengatakan dokumen semacam itu mungkin terlalu dini karena data tentang kemanjuran vaksin dalam mencegah seseorang membawa atau menularkan virus masih belum lengkap.

Ada juga kekhawatiran bahwa memungkinkan sebagian kecil orang yang sudah divaksinasi untuk menikmati perjalanan ke luar negeri, sementara yang lain, seperti kaum muda, yang tidak dipandang sebagai prioritas vaksinasi, harus menjalani pembatasan akan menjadi sebuah tindakan diskriminasi.

Kerumitan lebih lanjut adalah terkait penyebaran cepat dari varian Covid yang lebih menular - yang terdeteksi di Inggris, Afrika Selatan dan Brasil - dan kemungkinan mutasi di masa depan.

Yunani memberikan sertifikat digital kepada warga yang divaksinasi. Foto: Getty Images.

Jadi, kemungkinan besar orang akan membutuhkan vaksin penguat (booster)untuk tetap terlindungi.

Yunani - serta Israel - sudah memiliki sertifikat vaksinasi digital, dan negara lain seperti Denmark dan Swedia telah membicarakan tentang pengembangan aplikasi serupa.

Wakil Perdana Menteri Yunani Akis Skertsos mengatakan kepada BBC bahwa sertifikat digital itu "sama sekali tidak diskriminatif".

Dia berpendapat bahwa turis yang tidak divaksinasi juga dapat mengunjungi Yunani musim panas ini, tetapi prosedur untuk mereka akan lebih lambat - mereka harus dites dan mungkin harus mengisolasi diri pada saat kedatangan.

Yunani dan Siprus telah setuju untuk menerima turis Israel yang negatif Covid-19 musim panas ini, yakni mereka yang dapat membuktikan status mereka dengan sertifikat digital "hijau" Israel.

Menteri Pariwisata Yunani Harry Theocharis mengatakan kesepakatan serupa dapat dicapai dengan Inggris.

Namun, pemerintah Inggris belum menyetujui sertifikat vaksinasi apa pun, juga belum memberikan izin untuk liburan ke luar negeri.

Pariwisata Yunani merosot drastis tahun lalu karena pandemi. Pendapatannya turun menjadi €4 miliar (Rp68.8 triliun) dari € 18 miliar pada 2019, kata kantor berita Reuters.

Pariwisata menyumbang sekitar seperlima dari ekonomi Yunani, dan mempekerjakan satu dari lima pekerja.

Kanselir Austria Sebastian Kurz menulis di akun Twitter-nya bahwa "kami mengadvokasi Green Passdigital, seperti milik Israel".

"Sertifikat itu akan memungkinkan Anda untuk membuktikan, di ponsel Anda, bahwa Anda telah dites, divaksin, atau telah pulih [dari Covid]. Tujuan kami: untuk menghindari lockdown yang lama dan akhirnya memungkinkan kebebasan untuk bepergian lagi di UE, dan kebebasan untuk menikmati acara-acara dan makanan. "

Kanselir Jerman, Angela Merkel, mengatakan akan memakan waktu tiga bulan untuk menyiapkan sistem data untuk digunakan di perbatasan dan dalam sistem kesehatan nasional, tetapi sebagian besar negara setuju bahwa "sertifikat vaksinasi digital" mungkin diperlukan di masa depan.

UE berselisih dengan AstraZeneca karena perusahaan obat Anglo-Swedia itu gagal mencapai target pengiriman kuartal pertama. Foto: Reuters.

Oleh karena beberapa negara UE sekarang berjuang dengan gelombang ketiga virus corona, muncul ketegangan terkait pembatasan perbatasan sepihak.

Jerman menerima pengaduan dari Komisi Eropa, karena memberlakukan pemeriksaan polisi di perbatasan Ceko dan Austria.

Selama pertemuan virtual pada hari Kamis, para pemimpin Uni Eropa juga membahas bagaimana mengatasi kekhawatiran atas peluncuran vaksin yang lambat, hal yang telah banyak dikritik.

Komisi eksekutif Uni Eropa mendapat kecaman atas strategi pengadaan vaksinnya.

Komisi itu berselisih dengan AstraZeneca karena perusahaan obat Anglo-Swedia itu gagal mencapai target pengiriman kuartal pertama.

Beberapa negara anggota juga menyiratkan bahwa vaksin AstraZeneca entah bagaimana kualitasnya lebih rendah dibanding vaksin lain - Presiden Prancis Emmanuel Macron pernah mengatakan bahwa vaksin itu mungkin "kuasi tidak efektif" di usia 65-an, tanpa menjabarkan bukti apa pun.

Hal ini dilaporkan menyebabkan masalah otorisasi di beberapa negara, seperti Italia, yang enggan menggunakan vaksin itu.

Komisi itu masih berusaha untuk memvaksinasi setidaknya 70% orang dewasa di blok tersebut pada pertengahan September. Namun sejauh ini total yang divaksinasi masih di bawah 10%.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan dia merasa yakin bahwa target itu akan tercapai.

"Ini adalah 255 juta orang di Uni Eropa, dan jika kami melihat angka yang direncanakan, kami yakin tujuan kami akan tercapai," katanya. (via/sumber: VOA dan BBC).