JAKARTA (BeritaTrans.com) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno akan
memanfaatkan data dan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk manajemen krisis kepariwisataan agar mampu mengantisipasi dalam menghadapi bencana di Tanah Air.

Baca Juga:
Menparekraf: Ekonomi Berkelanjutan Jadi Kunci Pariwisata Indonesia Sebagai Destinasi Global

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional BNPB bersama Kepala BNPB Doni Monardo di Sari Pacific Hotel, Jakarta, (4/3/2021) menjelaskan, manajemen krisis ini bukanlah proses yang konstan namun sangat strategis.

"Karena tidak ada yang bisa tahu dengan pasti kapan krisis datang, kapan bencana datang, sebesar apa, dan bagaimana dampaknya," tuturnya.

Baca Juga:
Menparekraf: BaliSpirit Festival 2024 Perkuat Indonesia sebagai Destinasi Wellness Tourism Dunia

Namun bisa mengantisipasi dengan melakukan inovasi pemanfaatan data dan informasi dari BNPB, BMKG, dan instansi lainnya serta adanya kerja sama untuk beradaptasi dengan bencana yang terjadi.

Menparekraf mengemukakan, pihaknya memiliki kerangka kerja terkait manajemen krisis parekraf mulai dari Fase Kesiapsiagaan dan Mitigasi, Fase Tanggap Darurat, Fase Pemulihan, dan Fase Normalisasi.

Baca Juga:
Bangun Destinasi Wisata Baru Bakauheni Harbour City, ASDP Diapresiasi Kemenparekraf

"Manajemen krisis diterapkan secara terukur dan sistematis dan dilakukan oleh ekosistem pariwisata yang merespons dan bersiaga dalam menangani bencana di setiap destinasi," ujarnya.

Dia menyampaikan penyebab dan skala bencana berbeda-beda, sehingga bisa direspons dengan cepat melalui kerangka kerja yang sistematis untuk mempercepat pemulihan hingga normalisasi.

"Bila kita sudah mengetahui langkah antisipasinya. Kita juga bisa melibatkan para stakeholders dengan menyiapkan kebutuhan dan sarana dan prasarananya," ungkap dia.

Keandalan sektor pariwisata dalam menangani kondisi krisis baik yang diakibatkan oleh alam maupun non alam berupa krisis sosial merupakan salah satu kriteria utama dalam membangun pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. 

"Kami berharap seluruh pemangku kepentingan pariwisata perlu memahami risiko bencana dan krisis di wilayahnya, serta membekali diri dengan kemampuan pengelolaan krisis kepariwisataan," pungkas Menparekraf. (omy)