Tekan kemacetan Pelabuhan Priok, IPC upayakan Buffer Area sebelah Timur

  • Oleh : Wilam

Rabu, 24/Mar/2021 06:23 WIB
Dialog Kepelabuhanan Dialog Kepelabuhanan

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pelindo II/IPC terus berupaya mengatasi kemacetan di dalam Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya.

Hal itu diungkapkan General Manager (GM) Pelabuhan Tanjung Priok Guna Mulyana dalam Dialog Kepelabuhanan
bertajuk : "Penataan Akses Transportasi Darat Pelabuhan Tanjung Priok", Selasa (23/3/2021) di Jakarta.

Menurut Guna, upaya mencari solusi atasi kemacetan antara lain akan menambah buffer area. "Selain sudah ada buffer di wilayah barat, pihaknya tengah berupaya untuk menambah buffer di wilayah timur Pelabuhan Tanjung Priok. "

"Kita masih melakukan diskusi dengan manajemn KBN untuk
memanfaatkan lahan di daerah Cakung sebagai buffer area di timur pelabuhan.

Baca Juga:
KSOP Utama Tanjung Priok Gelar Media Luncheon Jelang Angkutan Lebaran 2024

Buffer di sebelah timur
Pelabuhan dinilai pengguna jasa sangat penting mengingat 70 % arus barang dari dan ke pelabuhan berasal dari arah timur (hinterland).

Dalam upaya mengatasi macet, Menurut Guna, pada 2018 telah dilakukan Autogate Pas di pelabuhan Priok yakni melakukan perubahan transaksi di Pos 1, 8 dan 9 serta Terminal secara bertahap.

Baca Juga:
Keberkahan Bulan Ramadhan, Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Berbuka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim

Kemudian pada 2019 menyediakan Fasilitas buffer untuk kendaraan Truk yang akan melakukan bongkar muat di terminal atau non terminal, dan pada 2021 (tahun ini) akan menerapkan single truck identity document (TID).

“Single TID yakni mengidentifikasi setiap kendaraan atau Truk yang akan melakukan bongkar muat di terminal atau non terminal,” ucapnya.

Baca Juga:
Program TJSL, IPC TPK Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan

Sedangkan program aksi pada 2021-2022 yaitu terminal booking system (TBS) yakni integrasi data Truk ke terminal untuk mengurangi antrean kendaraan yang akan melakukan bongkar atau muat.

Guna Mulyana mengatakan, program IPC Priok lainnya adalah trafik management yang dilakukan bersama-sama dengan stakholder lainnya dengan cara mengarahkan ke buffer area Trucking terhadap truk yang keluar masuk terminal apabila terjadi antrean atau kemacetan di jalan raya pelabuhan.

Disamping itu, dia juga berharap pengembangan dan pengoperasian jalan Tol Cilincing-Cibitung atau JTCC sebagai jalan tol strategis yang menghubungan Pelabuhan Tanjung Priok dengan hinterland utama berupa daerah industri diwilayah timur Jakarta.

“Pengembangan Tol JTCC tersebut akan menciptakan jalur distribusi baru untuk angkutan barang dari pusat industri di Belasi, Karawang dan Purwakarta ke Pelabuhan Priok tanpa melalui pusat Kota,” ujar Guna.

Guna menyebut faktor penyebab potensi kemacetan antara lain 50% kegiatan impor/ekspor/domestik melalui Pelabuhan Tanjung Priok, arus kapal dan barang makin meningkat, akses ke daerah industri (hinterland ) cukup padat, kedatangan truk ke pelabuhan cenderung bersamaan pada wakru tertentu.

Sementara Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonedia (Aptrindo) Jakarta Sudirman mengatakan dampak macet merugikan pengusaha angkutan.

Macet juga banyak penyebabnya. Selain tidak optimalnya penataan sisi darat Pelabuhan Priok, juga akibat masih buruknya pengelolaan sistem IT (informasi dan teknologi) oleh regulator maupun oleh operator di pelabuhan.

Misalnya, Kamis (25/2/2021) terjadi kemacetan akibat kegagalan sistem pembayaran jasa layanan (Billing) di terminal petikemas TPK Koja. Sehari sebelumnya (Rabu 24/2/20221), kelancaran angkutan barang terganggu akibat Sistem layanan di Bea Cukai CEISA (Centralized Integrated Inter- Connected Automated) mengalami masalah.

Sudirman menegaskan, selama ini tidak ada yang memperhatikan keluhan para operator trucking menyangkut kemacetan di pelabuhan Priok.

“Tidak ada yang membela kami. Itu yang kami rasakan. Jangan sampai kami bersurat ke Menko yang ngurusin soal pelabuhan dan transportasi ini. Priok ini jalur vital logistik tetapi bisnis trucking masih sering terganggu,” papar Sudirman.

Menanggapi laporan petugas Satlantas Polres Pelabuhan bahwa sering kali pengemudi truk gak pakai baju, Sudirman mengatakan setelah pemberlakuan Single TID (April) pengusaha angkutan yang mempekerjakan sopir tanpa baju, perusahaannya akan di-black list.

Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan asosiasinya mendorong penataan pelabuhan Priok dapat direalisasikan termasuk menyangkut Single Truck Identity Document (TID) dan Inner Road Buffer Truk yang eksisting di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Harusnya semua program penataan itu leader-nya pihak kantor Otoritas Pelabuhan. Instansi itu bisa dibilang Gubernur Jenderal-nya pelabuhan Priok,” tandas Adil Karim.

Adil juga menyebutkan bahwa penataan sisi darat Tanjung Priok tidak bisa ditawar-tawar lagi lantaran saat ini Pemerintah telah meluncurkan National Logistic Ecosystem (NLE).

“Pada Dialog itu, nara sumber lainnya, yakni Ketua Ikatan Eksportir Importir (IEI) Amalia, berharap kelancaran arus logistik dari dan pelabuhan Priok menjadi perhatian semua pihak terkait guna mengefisiensikan biaya logistik nasional.

Adapun yang mewakili Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta, Ogi Haris menyoroti soal free time kontainer, storage dan keterbatasan fasilitas lapangan penumpukan di Priok.(wilam/ny)