LUWUK (BeritaTrans.com) - Setiap tahun Pemerintah melakukan evaluasi penyelenggaraan program Tol Laut termasuk terkait jumlah muatan balik di setiap trayeknya. 

Baca Juga:
Rehabilitasi Pelabuhan Banjar Nyuh Nusa Penida Dianggarkan Tahun 2025

Di antaranya pada tahun 2020, jumlah muatan balik dari dua trayek Tol Laut yang menyinggahi Pelabuhan Luwuk yakni H2 dan T6 masih rendah. 

"Diperlukan dukungan Pemerintah Daerah juga terobosan dan masukan dari berbagai instansi dan stakeholder terkait sehingga pelaksanaan program Tol Laut benar-benar tepat sasaran dan sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan pemerintah," ujar 
 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Luwuk, Suleman Langge saat memimpin Rapat Koordinasi Antar Instansi Terkait Optimalisasi Muatan Balik Tol Laut Trayek H2 dan T6 di Kantor UPP Luwuk, Kamis (25/3/2021).

Baca Juga:
Ribuan Peserta Arus Balik Gratis Sepeda Motor dengan Kapal Laut Tinggalkan Semarang ke Jakarta

Kata dia, Rakor dilakukan sebagai upaya menyamakan persepsi dalam peningkatan muatan balik program Tol Laut.

Selain itu untuk memeroleh saran dan masukan terkait stategi peningkatan muatan balik dari berbagai instansi dan stakeholder.

Baca Juga:
Sesditjen Hubla Tinjau Pelabuhan Muara Angke

"Di sinilah diperlukan peran aktif dari Pemerintah Daerah (Pemda), pengguna jasa dan stakeholder untuk memberikan masukan guna meningkatkan potensi muatan karena yang sepenuhnya mengetahui detail permasalahan adalah pengguna jasa, mulai dari pengurusan administrasi, tarif yang berlaku, manajemen pelayanan dan sebagainya," urainya.

Program Nasional Tol Laut menurutnya, sangat mendapat dukungan dari masyarakat pengguna jasa. Selain menjadi angkutan kontainer berbiaya murah karena mendapat subsidi dari Pemerintah, trayek yang dilalui juga dirasakan sangat strategis.

"Hal itu karena Tol Laut melayani pelosok atau hingga ke daerah yang masih terbatas lalu lintas barangnya yang masuk melalui kapal laut," katanya.

Namun pengguna jasa menyarankan, agar waktu tempuhnya bisa dipersingkat karena masih kalah bersaing dengan pelayanan kontainer swasta. 

Pelni yang turut jadi peserta Rakor memberikan masukan, agar lebih mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh sehingga dalam pelaksanaannya lebih efektif dan memberikan jaminan akan kualitas barang yang diangkut.

"Terutama untuk barang yang memerlukan penanganan khusus," ungkap dia.

Sulaiman mengemukakan, KM. Kendhaga Nusantara 13, muatan baliknya dirasa masih kurang. Bahkan ada beberapa pelabuhan singgah yang nihil muatan balik, sehingga dibutuhkan masukan guna mengoptimalkan jumlah muatan balik di setiap pelabuhan singgah.

Sulaeman bilang, kendala yang dihadapi di setiap daerah hampir sama. Selain minimnya sosialisasi, tidak tersedianya perwakilan operator di daerah menjadi kendala bagi pengguna jasa serta pengurusan administrasi yang dirasakan masih sangat panjang. 

"Terkait dengan kendala tersebut, kami berharap seluruh elemen dapat memberikan dukungan dalam rangka mensosialisasikan program Tol Laut sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pengguna jasa, termasuk dengan memanfaatkan penggunaan media sosial," ujarnya.

Pihaknya juga telah mencatat masukan lain, di antaranya dengan menempatkan petugas dari PT Djakarta Lloyd yang berada di Luwuk sehingga mempermudah pengurusan administrasi bagi pengguna jasa, juga penyediaan kontainer kosong di pelabuhan, sehingga dapat mempercepat proses pemuatan.

"Semoga masukan-masukan yang telah disampaikan berbagai pihak dapat ditindaklanjuti dan menjadi solusi bagi peningkatan muatan balik. Selanjutnya, akan dilaksanakan kembali pertemuan lanjutan membahas optimalisasi Tol Laut yang akan dihadiri manajemen PT. Djakarta Lloyd selaku operator," tutup Suleman. (omy)