Oleh : Naomy
Gunung Hutapea
JAKARTA (BeritaTrans.com) - Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memerlukan transportasi laut yang cukup kuat.
Kapal merupakan sarana penting dan vital terutama sebagai alat transportasi dan bagian dari infrastruktur pembangunan ekonomi komunitas masyarakat antardaerah.
Namun ternyata ketersediaan kapal turut menjadi penentu terwujudnya efisiensi biaya logistik.
Sebagai negara kepulauan, menurut data dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2019 Indonesia tercatat memiliki sekitar 32.587 kapal yang terdaftar secara resmi.
Baca Juga:
Balitbanghub Survei Online Penggunaan Aplikasi Navigasi Ditinjau dari Aspek Keselamatan Lalu Lintas
"Sayangnya sebagian besar kapal tersebut sudah berusia tua, untuknya perbaikan dan peremajaan menjadi sebuah keharusan, karena makin tua usia kapal, maka semakin tidak efisien,” ujar Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut dan SDP, Gunung Hutapea dalam webinar, Kamis (25/3/2021).
Upaya perbaikan dan peremajaan tersebut kata dia juga menjadi sebuah tantangan. Hal itu lantaran membutuhkan biaya cukup tinggi.
Baca Juga:
Hasil Survey Balitbanghub: Potensi Masyarakat Mudik Sentuh 80 Juta
Selain itu terdapat beberapa tantangan lain, sehingga berujung pada kenaikan biaya logistik.
“Kita menghadapi beberapa tantangan pada industri perkapalan, seperti kapal buatan dalam negeri relatif lebih mahal dibandingkan kapal produk luar negeri, serta waktu produksi yang relatif lebih lama, serta sebagian besar komponen kapal masih impor,” urainya.
Guna menghadapi tantangan tersebut, Gunung Hutapea menyampaikan beberapa strategi jitu.
Di antaranya harus adanya intervensi dari pemerintah terhadap industri maritime dalam pemberian soft loan kepada galangan kapal. Diberikan kemudahan investasi, pengembangan digitalisasi industri galangan kapal, sharing knowledge secara global.
Serta pembangunan kapal bersama dengan galangan internasional.
“Berdasarkan strategi tersebut, kebutuhan kapasitas dan kapabilitas industri strategis khususnya galangan kapal termasuk komponen dalam negeri harus ditingkatkan,” tuturnya.
Gunung Hitapea juga menegaskan bahwa industri kapal merupakan industri padat karya, padat teknologi, dan padat modal serta tingkat pengembalian yang rendah.
Oleh karena itu dibutuhkan pembiayaan investasi yang mendukung poros maritim secara global. (omy)
