Oleh : Naomy
Wihana Kirana Jaya
JAKARTA (BeritaTrans.com) - Staf Khusus Ekonomi dan Investasi Transportasi Kementerian Perhubungan, Wihana Kirana Jaya di Webinar Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghun) mengatakan, seluruh stakeholder perkapalan harus duduk bersama, dan melakukan clearing house.
Hal ini dimaksudkan agar koordinasi antarpara pelaku baik operator, industri perkapalan, regulator harus terbangun dengan benar.
Agar tidak terjadi asimetrik informasi sehingga memunculkan perilaku yang tidak efisien.
Baca Juga:
Balitbanghub Survei Online Penggunaan Aplikasi Navigasi Ditinjau dari Aspek Keselamatan Lalu Lintas
“Kita harus melakukan yang Namanya clearing house, bagaimana meng-clear-kan bottle necking ekosistem yang sebut makro sejak dulu,” jelas Wihana, Kamis (25/3/2021).
Dia menegaskan, seluruh kementerian atau Lembaga harus berkoordinasi dengan benar, agar tercipta efisiensi.
Baca Juga:
Hasil Survey Balitbanghub: Potensi Masyarakat Mudik Sentuh 80 Juta
“Seluruh komponen itu kan pasti masuk melalui Kementerian Perindustrian, tentunya agar terciptanya efisiensi, harus ada koordinasi intens antar kementerian dan kelembagaan,” bebernya.
Untuk diketahui pada tahun 2020, biaya logistik di Indonesia tercatat sebagai yang termahal di Asia.
Sementara kinerja logistik Indonesia menduduki peringkat ke 46. Dari data-data tersebut menunjukan bahwa sistem logistik di Indonesia perlu dibenahi.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, bahwa target penurunan biaya logistik adalah sebesar 6 persen, dari semula 23,5 persen menjadi 17 persen.
"Oleh karena itu, ketersediaan armada kapal dengan umur teknis yang efektif dan keringanan dari sisi bea masuk material dan komponen sangat diperlukan," ucap Wihana.
Upaya itu dilakuka agar menjadi stimulus yang mampu menurunkan biaya operasional kapal yang berujung pada menurunnya biaya logistik nasional Indonesia. (omy)
