JAKARTA (BeritaTrans.com) – Sebagai anggota Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO), Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya untuk menunjukkan peran aktifnya dalam persiapan menghadapi IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) Tahun 2023. 

Sebelumnya Ditjen Hubla juga mengikuti Audit secara voluntary (VIMSAS) pada tahun 2017.

Baca Juga:
Ditjen Hubla Dorong Pembuatan Buku Pelaut Online

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan IMSAS Pre-Audit Training, secara daring selama empat hari (29/3-1/4).

“Berdasarkan pengalaman mengikuti Audit VIMSAS yang pernah diikuti, kita mengetahui bahwa perlu dilakukan persiapan menyeluruh terkait materi-materi yang akan diaudit dan sejauh pelaksanaannya, mengingat banyaknya instrument IMO berikut prosedurnya,” jelas Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Hermanta di Jakarta.

Baca Juga:
Jelang Sidang IMO MEPC ke-81, Kemenhub Pimpin Persiapan Delegasi Indonesia

Mandatory IMO Instruments yang tercantum dalam audit, antara lain adalah SOLAS 1974, MARPOL, Load Line, STCW 1978, COLREG 1972, Tonnage 1969 dan Resolusi a.1141(31) tahun 2019 yang menunjukkan Non-Exhaustive List mengenai kewajiban negara anggota berkaitan dengan IMO instrumen yang relevan dengan IMO Instrument Implementation Code.    

Hermanta menyampaikan, bahwa persiapan yang perlu dilakukan untuk menghadapi IMSAS 2023 bersifat kompleks.

Baca Juga:
Kemenhub Gelar Aksi Peduli Keselamatan Pelayaran

Mengingat Indonesia bertindak sebagai pihak dari instrument mandatory IMO tersebut, yang juga melibatkan banyak instansi. Oleh karena itulah maka pelatihan yang dilakukan kali ini bersifat pre-audit. 

Untuk memberikan pengenalan dan pemahaman mengenai prosedur audit, materi yang diaudit dan regulasi terkait audit.

“Saya berharap, pelatihan ini dapat mengingkatkan kemampuan kita dalam menilai kesiapan diri dan mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidaksesuaian, yang mungkin belum terlihat pada audit VIMSAS yang telah kita laksanakan sebelumnya,” urainya.

Dengan mengikuti pelatihan, seluruh peserta juga diharapkan mampu, memahami, dan mengerti bagaimana pekerjaannya. 

Apakah sesuai dengan apa yang digariskan dalam ketentuan IMO, sebagai persiapan untuk menghadapi Audit IMSAS mendatang.

“Perlu dipahami, Pre-Audit Training ini bukanlah pelatihan untuk menjadi auditor, namun penting untuk dilakukan dengan maksud agar pihak yang akan diaudit dapat melakukan persiapan, sehingga pada pelaksanaannya nanti tidak akan mendapatkan kesulitan yang berarti,” kata dia.

Hermanta mengungkapkan, pada pelatihan ini, pihaknya mengundang trainer dari Australia, yang salah satunya merupakan Auditor yang melaksankan Audit di Indonesia pada VIMSAS yang lalu, yaitu Bapak Abdul Hannan yang merupakan Internasional Expert dari AMSAT Internasional.

“Dengan pengalamannya selaku Auditor VIMSAS Indonesia, tentunya beliau sudah mengetahui kondisi sistem di Indonesia. Sehingga pada pelatihan ini diharapkan beliau dapat memberikan masukan tentang sistem yang kita jalani saat ini untuk mencegah kemungkinan hal-hal yang masih tertinggal,” imbuhnya.
 
Ditjen Hubla kolaborasi dengan Australia Marine Safety Authority (AMSA) melalui program Ship Safety Inspection Center of Excellence (SSI-COE). 

SSI-COE didirikan pada tahun 2019 untuk meningkatkan standar profesionalisme petugas dalam pemeriksa keselamatan inspeksi kapal di Indonesia, baik pemeriksa keselamatan kapal dalam negeri (Marine Inspector) maupun pejabat keselamatan kapal asing (Port State Control). 

Pada kegiatan ini menghadirkan trainer yang terdiri dari CEO AMSAT Internasional, Jim Travers, AMSAT International Country Representative, Dr. Linda Christanty, AMSAT International Expert, Dr. Sugiarta Wirasantosa dan Abdul Hannan.

Selanjutnya SSI-COE PSC Chief Advisor, David Penny. Sedangkan peserta training terdiri dari perwakilan dari Direktorat Kenavigasian, Direkrorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Menghadirkan juga Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Badang SAR Nasional, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). (omy)