JAKARTA (BeritaTrans.com) - Mulai Juni 2021, 75 bus dengan layanan buy the service (BTS) atau Teman Bus bakal melenggang di kota Bogor.

Ya, Kota Bogor akan menjadi kota pertama di kawasan Jabodetabek yang akan menerapkan skema penyediaan transportasi umum BTS. 

Baca Juga:
DAMRI Tambah Armada Baru Premium untuk Rute Menuju Lampung

Sebanyak 75 armada akan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan trayek di Bogor yang saat ini dikenal sebagai kota sejuta angkot.

Inisiasi BTS digelontorkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) guna menekan jumlah kemacetan yang kerap terjadi di kota Hujan. Selain itu juga mendorong penggunaan angkutan umum bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya sebagai penyangga Ibukota.

Baca Juga:
Sistem Transportasi Cerdas Jasa Marga Memperkuat Kebijakan Rekayasa Lalu Lintas Lebaran 2024

Kepala BPTJ Polana B Pramesti menyampaikan, skema BTS ini akan didukung subsidi bagi penumpang.

"Sedangkan untuk armada kami belum mewajibkan untuk penggunaan bus listrik karena investasi yang cukup besar, namun dikembalikan pada kesiapan operatornya," tutur Polana dalam Webinar ditulis Kamis (29/4/2021).

Baca Juga:
Jalan Tol IKN Bakal Beroperasi Agustus 2024

Namun diakuinya, penggunaan bus listrik jauh lebih baik untuk mengurangi beban bahan bakar minyak (BBM) dan go green melestarikan lingkungan hidup mengurangi polusi.

Walikota Bogor Bima Arya meyambut baik rencana penerapan BTS di kotanya. 

Dia juga berharap dapat menggunakan bua listrik sebagai armadanya. Meski biaya investasi yang tidak sedikit.

'Ya, memang masih mahal tetapi mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut untuk armadanya," kata dia.

Menurutnya Bogor merupakan salah satu etalase Indonesia, potret yang ada di Bogor cerminan kenyamanan.

Adapun rencana operasional BTS di Bogor akan melayani enam koridor.

1. Terminal Bubulak-Yasmin-Warung Jambu-Baranangsiang/Cidangiang
2. Terminal Bubulak-Stasiun Bogor-Kebun Raya Bogor-Baranangsiang/Cidangiang-Ciawi
3. Terminal Bubulak-Stasiun Bogor-Kebun Raya Bogor-Suryakencana/Empang-Sukasari Lawang Gintung-Ciawi
4. Ciawi-Baranangsiang/Cidangiang-Kebun Raya Bogor-Warung Jambu Pomad/Ciparigi
5. Ciparigi-Stasiun Bogor
6. Parung Banteng-Warung Jambu via R3.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio merespon positif rencana pengoperasian BTS di Bogor.

Namun dia berpesan harus konsisten dan pengawasan dijaga dengan baik.

"Ini penting untuk kelanggengan program BTS di Bogor," ungkapnya.

Djoko Setijowarno Pengamat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) juga mengingatkan agar Pemkot dapat mengajak masyarakat tertarik gunakan angkutan umum BTS.

"Buat kebijakan yang membuat masyarakat tertarik naik BTS," katanya.

Pengamat yang juga Ketua Instran Dharmaningtyas menyampaikan bahwa restrukturisasi transportasi di Bogor sudah digarap dua kali yakni pada tahun 2011 dan 2017.

Dengan rencana selenggaraan BTS di Bogor menurutnya yang terpenting adalah menjaga demand pengguna jasa.

"Kalau perlu dibuat "wajib" misalnya untuk pegawai Walikota pada hari Senin harus naik BTS dan lain sebagainya," ujarnya.

Dengan kapasitas jalan yang ada, diutarakan dia, sebaiknya BTS menggunakan armada bus medium. Bus besar tidak cocok mengaspal di ruas jalan yang ada.

Advicer Indonesia Intelegent Transportasi System (IITS) Elly Sinaga turut bangga akan dimulainya konsep BTS di Bogor.

Mantan Kepala BPTJ ini mengaku sejak menjabat sudah memikirkan dan mendesain agar Bogor bisa meningkatkan layanan transportasinya.

"Layanannya harus exellent dan lebih bagus untuk menarik minat pengguna jasa," ucapnya.

Tingkat keterisian bus juga harus selalu ada dan ini tugas Pemkot, sehingga layanan BTS bermanfaat. 

Anggota Komisi V DPR Neng Eem Marhamah menambahkan, layanan BTS merupakan terobosan yang inovatif untuk meningkatkan layanan pada masyarakat Bogor.

"BTS harus aman dan ramah Lingkungan," ungkapnya.

Apalagi di periode awal operasional dengan tarif Rp0 atau gratis maka harus dijaga betul penerapan protokol kesehatan.

"Bisa membludak kalau gratis, masyarakat tertarik untuk naik bus BTS," Eem optimistis.

Dia juga berharap agar operator BTS melibatkan banyak pihak, baik BUMN, BUMD, dan swasta. Hal itu untuk menimbulkan kompetisi dalam memberikan layanan terbaik bagi pengguna jasa.

Selain itu juga dapat menghidupkan peran perusahaan transportasi yang terdampak pandemi Covid-19 agar kembali bergairah.

"Tentunya dengan tetap ada regulasi dan ketentuan dari pemerintah dalam hal standar layanan," tutup dia. (omy)