Inggris dan Prancis Kerahkan Kapal Patroli Militer dalam Sengketa Izin Penangkapan Ikan di Pulau Jersey

  • Oleh : Redaksi

Jum'at, 07/Mei/2021 00:01 WIB
Foto: ilustrasi Foto: ilustrasi

Jakarta (BeritaTrans.com)  - Dalam sengketa perijinan penangkapan ikan antara Inggris dan Prancis di Pulai Jersey, masing-masing mengerahkan dua kapal patroli perangnya.

Kejadian ini dilatarbelakangi oleh perselisihan Ingris dan Prancis paska Brexit, dimana Inggris keluar dari Uni Eropa.

Melansir Aljazeera, awalnya awak kapal pukat penangkap ikan Prancis marah atas pembatasan akses mereka ke daerah penangkapan ikan Inggris, Kamis (6/5/2021).

Atas kemarahannya, Prancis mengirim 25 kapal non-militer yang terdaftar ke dekat pelabuhan utama St Helier Jersey.

Hal tersebut dilakukan Prancis sebagai bentuk protes mereka terhadap pembatasan akses penangkapan ikan.

Kemudian Inggris merespon protes Prancis dengan mengirim dua kapal perang angkatan laut untuk memantau situasi di perairan sekitar pulau itu.

Tak mau kalah Prancis mengirim dua kapal patroli maritimnya ke daerah tersebut.

Angkatan Laut Prancis mengatakan kapal-kapal itu telah dikerahkan atas perintah otoritas sipil Prancis.

Sementara itu, Angkatan Laut Prancis tidak memberikan rincian tentang apa yang akan mereka lakukan di perairan lepas pantai Jersey.

Untuk diketahui Pulau Jersey 14 mil (23 kilometer) di lepas pantai utara Prancis dan 85 mil (140 km) di selatan pantai daratan Inggris.

Sehingga bisa dinilang pulau tersebut lebih dekat Prancis dari pada Inggris.

Situs pelacak kapal marinetraffic.com menunjukkan salah satu dari dua kapal Prancis, yaitu Athos terletak sekitar 20 km di tenggara Jersey.

Jaraknya setidaknya 20 km dari dua kapal angkatan laut Inggris yaitu HMS Severn dan HMS Tamar yang berada di sisi barat daya pulau itu.

Ketidaksepakatan antara Inggris dan Prancis atas hak penangkapan ikan pasca-Brexit yang telah memanaskan suasana selama berminggu-minggu terakhir.

 

Prancis telah memperingatkan pihaknya dapat memutus aliran listrik ke Jersey di tengah perselisihan yang sedang berlangsung.

Ancaman tersebut oleh Inggris dicap tidak dapat diterima.

Atas kondisi tersebut, Komisi Eropa menyerukan agar cara yang digunakan untuk meangani sengketa ini dengan damai, pada Kamis (6/5/2021).

Respon Pemerintah Pulau Jersey.

Kebuntuan terjadi setelah pemerintah Jersey mengatakan pulau itu telah mengeluarkan izin penangkapan ikan baru.

Termasuk persyaratan baru bagi pemegang lisensi sesuai dengan persyaratan perdagangan pasca-Brexit antara Inggris dan Uni Eropa.

Sebelumnya diketahui bahwa kesepakatan perdagangan yang ditengahi antara London dan Brussels, memutuskan Pemerintah Jersey harus mengizinkan kapal-kapal Eropa masuk ke perairannya.

Sehingga izin penangkapan ikan baru yang dikeluarkan Pemerintah Jersey terkesan pesanan dari Inggris telah membuat marah awak kapal pukat Prancis dan Pemerintah Prancis.

Atas peraturan baru tersebut Pemerintah Prancis menyebutkan bahwa peraturan tersebut diberlakukan secara sepihak dan tanpa perundingan

Pemerintah Prancis juga menyebutkan pembatasan yang diberlakukan tidak adil pada kapal penangkap ikan Prancis.

 

Seorang perwakilan Komite Perikanan Regional Normandia yang membantu mengorganisir protes mengatakan armada Prancis tidak akan berusaha menghalangi akses ke pelabuhan Jersey.

Lebih-lebih menghentikan operasi kapal penangkap ikan lokal.

"Tujuannya adalah untuk mengungkapkan protes kami tentang tindakan pembatasan yang diberlakukan," kata Hugo Lehuby.

“Ini bukan blokade dan bukan tujuan kami untuk menghancurkan barang-barang.” imbuh Hugo.

Hugo hanya berharap armadanya bisa kembali ke pelabuhan asal mereka dengan hasil tangkapan ikan.

Pasalnya mata pencaharian para nelayan terancam bila benar terjadi pembatasan akses ke Pulau Jersey.

“Komunitas nelayan Prancis di sini mengatakan mereka tidak akan dapat bertahan kecuali mereka mendapatkan kembali akses ke perairan ini,” jelas Hugo.

Sementara itu, Pemerintah Jersey yang mengatakan pembatasan penangkapan ikan baru sejalan dengan pengaturan perdagangan pasca-Brexit akan bertemu perwakilan pengunjuk rasa.

(lia/sumber:tribunnews.com)