Jakarta (BeritaTrans.com) - Rincian klaim pajak yang mengungkapkan betapa sedikit pajak penghasilan dari kalangan orang super kaya di Amerika Serikat bocor di sebuah situs berita.

ProPublica mengatakan rincian ini tampaknya merupakan pajak penghasilan dari sejumlah orang terkaya di dunia, termasuk Jeff Bezos, Elon Musk dan Warren Buffett.

Baca Juga:
Profil Alexander Tedja, Crazy Rich Surabaya Pemilik Mal Tunjungan Plaza

Situs berita ini menduga pemilik Amazon, Bezos tak membayar pajak pada 2007 dan 2011, sebagaimana bos Tesla, Elon Musk yang tak mebayar pada 2018.

Juru bicara Gedung Putih mengatakan, kebocoran ini "ilegal", dan Biro Penyelidik Federal AS, FBI serta otoritas pajak sedang melakukan investigasi.

Baca Juga:
Bukan Crazy Rich Lagi, Penampilan Indra Kenz Berubah Setelah Jadi Tahanan

ProPublica mengatakan sedang menganalisis apa yang disebut sebagai "harta besar dari data Internal Revenue Service (IRS)" terhadap pajak para miliarder, dan akan merilisnya lebih rinci beberapa minggu ke depan.

IRS adalah layanan pendapatan internal atau badan pemerintah AS yang bertanggung jawab mengumpulkan pajak dan menegakkan hukum pajak.

Baca Juga:
Bergelimang Harta, Crazy Rich Tahir Masih Nggak Pede

Sementara itu, BBC belum dapat mengkonfirmasi klaim tersebut. Dugaan pembocoran data ini muncul di tengah perdebatan yang berkembang mengenai jumlah pajak yang dibayarkan oleh orang kaya dan kesenjangan yang meluas.

ProPublica mengatakan 25 orang kaya di Amerika membayar sedikit pajak dibandingkan dengan kebanyakan pekerja di sektor penting lain di AS. Puluhan dari mereka membayar rata-rata 15,8% dari pendapatan kotor yang disesuaikan.

Senior reporter dan editor di ProPublica, Jesse Eisinger mengatakan dalam Today Programme: "Kami cukup terkejut bahwa Anda bisa menurunkan [pajak] hingga nol, jika Anda seorang multi-miliarder. Sesungguhnya, membayar pajak pada titik nol, benar-benar membuat kamu kecewa. Orang super kaya bisa menghindari sistem dengan cara yang sepenuhnya legal."

Rencana Biden

Situs berita ini mengatakan bahwa "menggunakan strategi pajak yang sah secara hukum, banyak orang kaya dapat menyusutkan tagihan pajak federal mereka menjadi tidak ada, atau mendekati hal itu" bahkan ketika kekayaan mereka melonjak selama beberapa tahun terakhir.

Orang kaya, sebagaimana kebanyakan warga biasa, dapat mengurangi pajak penghasilan melalui hal-hal seperti sumbangan amal, dan menarik uang dari pendapatan investasi dibandingkan pendapatan upah.

ProPublica, dengan data yang dikumpulkan dari majalah Forbes, mengatakan harta kekayaan dari 25 orang terkaya di Amerika secara kolektif meningkat hingga $401 miliar dari 2014-2018.

Namun, mereka hanya membayar pajak penghasilan $13,6 miliar selama tahun-tahun dari kurun waktu tersebut.

Presiden Joe Biden berjanji meningkatkan pajak pada orang kaya di Amerika sebagai bagian dari misi untuk meningkatkan kesetaraan, dan mengumpulkan uang untuk program investasi infrastruktur secara besar-besaran.

Dia ingin menaikkan tarif pajak tertinggi, menggandakan pajak atas apa yang diperoleh orang berpenghasilan tinggi dari investasi, dan mengubah pajak warisan.

Namun, analisis ProPublica menyimpulkan: "Sementara sejumlah orang kaya Amerika, seperti pengelola investasi global, akan lebih banyak membayar pajak di bawah pemerintahan Biden saat ini, sebagian besar dari 25 yang terkaya akan melihat sedikit perubahan."

Salah satu miliarder yang disinggung adalah filantropis George Soros, yang juga diduga membayar pajak sedikit. Pihak kantornya tak menjawab pertanyaan BBC, akan tetapi dalam sebuah pernyataan kepada ProPublica, Soros mengaku tidak punya utang pajak karena beberapa tahun mengalami kerugian investasi.

Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa dia selama ini mendukung pengenaan pajak tinggi kepada orang-orang kaya di Amerika.

'Ilegal'

Berdasarkan laporan di AS, Michael Bloomberg, mantan wali kota New York yang rincian pajaknya juga menjadi sorotan dalam publikasi ini, mengatakan pengungkapan ini telah menimbulkan masalah privasi, dan dia akan menggunakan "cara hukum" untuk menyelidiki sumber dari kebocoran dokumen.

ProPublica, sebuah situs investigasi, telah menulis sejumlah artikel mengenai bagaimana pemotongan anggaran di Internal Revenue Service AS telah menghambat kemampuan lembaga ini untuk menegakkan aturan pajak pada orang-orang kaya dan perusahan besar.

Situs berita ini mengatakan telah menerima bocoran dokumen pajak sebagai tanggapan atas artikel-artikel ini.

Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki mengatakan, bahwa "pengungkapan dari pihak yang tidak berwenang atas informasi rahasia pemerintah" adalah ilegal.

Juru bicara Departemen Keuangan AS, Lily Adams mengatakan dalam pernyataan melalui surat elektronik kepada kantor berita Reuters bahwa masalah ini telah dilimpahkan ke FBI, jaksa federal dan dua pengawas internal Departemen Keuangan, "yang semuanya berwenang untuk melakukan investigasi".

Komisioner Internal Revenue Service AS, (Badan Pemasukan Negara), Charles Rettig mengatakan: "Saya tak bisa berbicara apa pun sehubungan dengan pembayar pajak tertentu. Saya bisa mengonfirmasi bahwa ada sebuah penyelidikan, dengan segala hormat, tuduhan bahwa sumber informasi dalam artikel ini berasal dari Internal Revenue Service. (lia/sumber:bbcindonesia.com)