JAKARTA (BeritaTrans.com) - Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan Syahbandar Utama Tanjung Priok bersama dengan stakeholder pelabuhan berkomitmen untuk memberantas pungutan liar (pungli) di wilayah kerjanya. 

Kedua otoritas Pelabuhan Tanjung Priok itu bersama Polri dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation telah menyusun sejumlah strategi pemberantasan pungli di kawasan salah satu pelabuhan terbesar se-Asia Tenggara itu. 

Baca Juga:
IPC TPK Lepas Keberangkatan Ratusan Pemudik Gratis Bersama BUMN Pelindo 2024

"Kami selaku regulator di Kemenhub memastikan bahwa semua terminal di bawah koordinasi dari Pelindo II pusat dan Pelindo Cabang Tanjung Priok. Kami solid dan kami terintegrasi semua menangani masalah ini dengan cara sistematis dan terstruktur," ujar Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Wisnu Handoko kepada wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (15/6/2021). 

Adapun rencana aksi pemberantasan pungli yakni dengan melakukan pemetaan kerawanan lokasi terjadinya aksi premanisme dan pungli. 

Baca Juga:
Kerahkan 10 Bus, IPC TPK Berangkatkan 500 Pemudik Gratis

Kemudian, semua pihak terkait akan melakukan sosialisasi dan imbauan secara langsung, meningkatkan pengawasan dan penjagaan dengan penempatan personel keamanan pada titik macet, aksi preman, dan pungli. 

“Para petugas ini nantinya akan melakukan peringatan dan penindakan kepada operator crane di terminal agar tidak meminta pungli dan sopir agar tidak memberikan setoran pungli,” kata Wisnu. 

Baca Juga:
IPCM Raih Kenaikan Laba Bersih Rp157,6 M, Lanjutkan Kerja Sama Bisnis dan Transformasi

Kemudian, di setiap titik poin pelayanan operasi yang masih menggunakan pertemuan fisik nantinya ditransformasi ke layanan berbasis digital, khususnya untuk billing, gate, dan tally di yard untuk menghindari pungli antara petugas dengan sopir atau konsumen. 

Direktur Utama Pelindo II Arif Suhartono berharap dengan terungkapnya aksi pungutan liar beberapa hari lalu dapat menjadi sebuah langkah awal yang baik dalam hal peningkatan pengawasan keamanan operasional pelabuhan. 

"Masih banyak titik-titik yang harus diperbaiki, kami juga menyampaikan bahwa kami selalu berkoordinasi juga dengan Pemprov DKI dan Stakeholder terkait karena ini perlu kerja sama bersama untuk berubah,” kata Arif. 

Pada kesempatan yang sama, Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Yunita Natallia Rungkat menyampaikan, dari jajaran kepolisian akan terus menindaklanjuti berbagai kejadian yang telah terjadi, terutama terkait aksi pungutan liar. 

"Kami akan terus komitmen dan konsisten dalam menjaga dan menjamin daripada keamanan dan kelancaran operasional di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok sehingga tidak lagi terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ke depannya," ucap dia. 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan semua Polda maupun Polres dan jajarannya untuk memberantas setiap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. 

Instruksi tersebut menyusul adanya permintaan langsung lewat telepon dari Presiden Indonesia Joko Widodo kepada Kapolri untuk menindak tegas preman yang sering melakukan pemalakan terhadap sopir kontainer di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara.(fahmi)