LONDON (BeritaTrans.com) – Pemerintah Indonesia menyepakati penyelenggaraan Sidang Majelis (Assembly) ke-32 International Maritime Organization (IMO) dalam jaringan (daring). 

Pada Sidang Majelis itu, Indonesia beserta negara anggota Dewan IMO Periode 2020-2021 lainnya akan berjuang untuk kembali mendapatkan kursi menduduki posisi Anggota Dewan IMO Periode 2022-2023. 

Baca Juga:
Indonesia Paparkan INSW di Sidang FAL ke-48 di Markas Besar IMO

Kesepakatan untuk menyelenggarakan Sidang Assembly secara remote/daring sendiri dibahas dalam Sidang Dewan (Council) IMO ke-125, yang berlangsung sejak Senin (28/6/2021) hingga Jumat (2/7/2021).

"Assembly Matters, atau hal-hal terkait dengan Assembly adalah Agenda Item 16 dalam Sidang Council-125 dan merupakan salah satu Agenda menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, selain Agenda 3 Strategy, Planning dan Reform, serta Agenda 4 Resource Management," urai Atase Perhubungan KBRI London, Lollan Panjaitan.

Baca Juga:
Sidang IMO MEPC ke-81, Perlindungan Lingkungan Maritim Jadi Bahasan

Terkait hal itu, berdasarkan kemampuan penyelenggaraan Sidang dan informasi terkini, Sekretariat IMO memberikan dua pilihan format penyelenggaraan Sidang Assembly. 

Pilihan pertama adalah penyelenggaraan Sidang secara remote/daring menggunakan Aplikasi KUDO dengan durasi meeting selama tiga jam per harinya mulai pukul 11 pagi sampai dengan pukul 2 siang, dengan kemungkinan beberapa delegasi berpartisipasi dari Markas Besar IMO.

Baca Juga:
Sidang IMO SSE ke-10 di London, Bahas Perlengkapan Keselamatan Kapal

Adapun pilihan kedua adalah penyelenggaraan Sidang secara tatap muka/luring, di mana semua delegasi hadir di Markas Besar IMO dengan durasi sidang sesuai jam kerja normal mulai pukul 9.30 pagi sampai dengan 5.30 sore, termasuk di dalamnya waktu istirahat selama 1,5 jam.

Terkait Agenda 16 Assembly Matters, Pemerintah Indonesia menyampaikan intervensi yang mendukung penyelenggaraan Sidang Assembly secara virtual dengan mempertimbangkan ketidakpastian keadaan akibat Pandemi Covid-19, ketentuan pembatasan perjalanan yang kompleks, termasuk di antaranya proses karantina dan persyaratan sertifikat vaksin.

“Kami menyampaikan bahwa kami sepakat untuk satu suara dengan Negara anggota lain, memilih penyelenggaraan rapat secara virtual menggunakan aplikasi Kudo. Kami juga mendukung usulan agar sesi General Statement diselenggarakan secara paralel dan dalam bentuk taping. Selain itu, kami juga mendukung agar jumlah peserta aktif selama Sidang Assembly dapat ditambah,” ujarnya.

Namun demikian, walaupun Council sepakat menyelenggarakan Assembly secara daring, Lollan mengungkapkan bahwa proses pemilihan Anggota Dewan akan tetap dilaksanakan secara voting (pemungutan suara) langsung menggunakan secret ballots di Markas Besar IMO di London, Inggris.

“Proses voting nantinya akan dilakukan perwakilan dari tiap-tiap negara Anggota Dewan IMO yang ada di Inggris. Sedangkan bagi negara anggota yang tidak dapat hadir secara fisik di Majelis untuk memberikan suaranya dapat menunjuk perwakilan di London, selama prosedurnya aman, transparan dan sesuai dengan aturan dan ketentuan dari IMO,” imbuh dia.

Sedangkan terkait dengan pelaksanaan Sidang secara virtual, Secretariat IMO, menurut Lollan juga memberikan akses bagi negara-negara anggota yang memiliki perwakilan di London untuk meninjau upgrade fasilitas IT di gedung IMO pada September mendatang.

“Upgrage fasilitas IT ini dipandang perlu untuk menunjang penyelenggaraan Sidang secara virtual di masa-masa mendatang, meskipun pandemi telah usai,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri, Yudhonur Setiadji, yang turut serta sebagai Delegasi Indonesia pada Pertemuan ini menyampaikan, selain Agenda 16 Assembly Matters, agenda lain yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia yaitu terkait Agenda 3 mengenai Strategy, Planning and Reform.

"Di mana Indonesia merupakan salah satu sponsor bersama dengan Spanyol, Kanada, Prancis, Filipina, Rusia dan ITF untuk mengajukan strategic direction baru IMO pada isu Human Element," ucapnya.

Yudho menjabarkan, usulan yang diajukan adalah Strategic Direction baru di mana Human Element dapat selalu diakui sebagai elemen kunci terhadap keselamatan jiwa di atas kapal, yang memainkan peranan penting dalam pencegahan kecelakaan laut, terlebih lagi di masa Pandemi Covid-19. IMO, sebagai pemangku kepentingan utama dalam hal efektfitas dan efisiensi Human Element, diharapkan untuk bukan hanya mempertimbangkan Human Element pada peninjauan, pengembangan dan penerapan ketentuan-ketentuan baru dan existing, namun juga dalam mekanisme pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah dan organisasi Internasional lainnya. 

“Untuk dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan laut secara signifikan serta mengatasi masalah terkait Human Element dengan baik, IMO diharapkan dapat mengembangkan ketentuan yang baik, sebagaimana diperlukan, di mana Human Element menjadi komponen inti, baik dalam hal pelatihan, sertifikasi dan pengawasan, termasuk di dalamnya pengembangan teknologi baru, rancangan yang berpusat pada manusia, penjagaan yang aman, pelatihan dan training, manajemen kelelahan, keselamatan operasi, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim, serta perlakuan yang adil terhadap pelaut,” beber Yudho.

Lebih lanjut, selain Agenda di atas, Indonesia menurutnya juga memberikan perhatian khusus terhadap pembahasan mengenai laporan perkembangan agenda Council Reform yang telah dibahas pada pertemuan the Intersessional Meeting of the Working Group on Council Reform (ISWG-CR 1) dan the Extraordinary Session of the Council (C/ES.33), serta Agenda 4 tentang Resource Management, yang membahas mengenai laporan keuangan IMO hingga 31 Desember 2020. 

Pada Agenda tersebut, IMO juga melaporkan mengenai laporan kontribusi negara anggota, di mana dilaporkan Indonesia telah membayar kontribusi Tahun 2021.

Pada Agenda ini pula, Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporannya selaku External Auditor IMO periode 2020-2023, sebagai hasil pemilihan yang dilakukan pada Sidang Assembly ke-31 tahun 2019. Laporan hasil audit keuangan ini disampaikan langsung oleh Ketua BPK, Dr. Agung Firman Sampurna. 

“BPK selaku external auditor IMO menyampaikan laporan hasil audit keuangan terhadap 3 institusi, yaitu IMO, WMU, dan IMLI,” kata Yudho.

Tak kalah penting, adalah Agenda 14 tentang Protection of Vital Shipping Lanes. Pada Agenda ini, Indonesia, Malaysia dan Singapura melaporkan mengenai perkembangan Cooperative Mechanism di Straits of Malacca and Singapore, termasuk di dalamnya pelaksanaan Cooperative Forum pada September 2019 di Semarang  dan juga pelaksanaan the 24th Meeting of the Aids to Navigation Fund (ANF) Committee, yang telah diselenggarakan secara virtual pada 19 November 2020.

Sebagai informasi, pada Sidang Dewan IMO ke-125 ini, terdapat 80 dokumen yang dibahas dalam 23 agenda, di antaranya laporan manajemen sumber daya, anggaran 2022-2023, persiapan pelaksanaan sidang Majelis IMO, laporan hubungan eksternal, Skema Audit, dan isu-isu terkait pandemi Covid-19. Adapun bertindak selaku Chairman pada Sidang ini adalah Admiral Edmundo Deville del Campo dari Peru. 

Sedangkan Delegasi Indonesia diketuai oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Kerajaan Inggris merangkap Irlandia dan IMO, Desra Percaya, dengan anggota Delegasi yang merupakan perwakilan dari KBRI London, Kementerian Luar Negeri, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kerjasama Internasional (PFKKI) Kementerian Perhubungan, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Untuk membantu jalannya sidang, Council membentuk tiga Working Group yang membahas lebih mendetail beberapa isu dalam Agenda Sidang, yaitu Working Group on Council Reform, Working Group on the Strategic Plan, serta Working Group on Applications for Consultative Status of Non-Governmental Organizations.

Pada pembukaan Sidang, Senin (28/6/2021), Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim menekankan bahwa Sektretariat IMO mendukung setiap negara Anggota untuk memastikan Pertemuan-Pertemuan IMO dapat berjalan dengan lancar, baik secara daring maupun luring, sehingga dapat mencapai kesepakatan tentang masalah organisasi dan industri perkapalan selama bertahun-tahun yang akan datang.

“Sekretariat akan terus memfasilitasi proses pertukaran informasi dengan berbagai cara. Saya yakin Pertemuan ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan dalam setiap agenda item nya untuk membuka jalan bagi kemajuan program-program IMO," ucap Kitack. (omy)