Menkeu akan Tambah PMN untuk Hutama Karya hingga KAI Rp49,8 Triliun

  • Oleh : Redaksi

Selasa, 13/Jul/2021 07:10 WIB
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Foto: Istimewa. Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Foto: Istimewa.

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menambah suntikan penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah BUMN seperti PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, hingga PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencapai Rp49,8 triliun pada semester II 2021.

Untuk penambahan suntikan PMN ke BUMN ini, Ani, sapaan akrabnya, berencana mengorek dana cadangan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) di APBN 2021.

Baca Juga:
Yes, Program Hilirisasi Sukses Dongkrak Ekonomi Nasional

"Kami berencana menambah pembiayaan investasi ini sebanyak Rp32,9 triliun dari cadangan PEN yang akan kita gunakan seluruhnya dan memanfaatkan SAL sebesar Rp16,9 triliun dalam rangka memperkuat beberapa BUMN karya kita," ujar Ani, saat rapat bersama Badan Anggaran DPR secara virtual, Senin (12/7).

Dari cadangan dana PEN mencapai Rp32,9 triliun, rencananya akan dialokasikan ke Hutama Karya senilai Rp9 triliun, Waskita Karya Rp7,9 triliun, Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority/INA) Rp15 triliun, dan Badan Bank Tanah Rp1 triliun.

Rencananya, suntikan dana untuk Hutama Karya akan digunakan untuk melanjutkan penyelesaian empat ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Terdiri dari ruas Medan-Binjai, Binjai-Langsa, Pekanbaru-Dumai, hingga Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat.

Sementara untuk Waskita Karya, suntikan kas negara akan mengalir ke penyelesaian pembangunan tujuh ruas Jalan Tol Trans Sumatera dan Jalan Tol Trans Jawa.

Baca Juga:
InJourney Group Dukung Program Mudik 2024 Bersama BUMN, Tersedia 2.088 Tiket

Selain itu, juga untuk mendanai divestasi ruas tol potensi untuk mengurangi beban utang dan delapan stream aktivitas penyelamatan. Sedangkan untuk INA, dana bakal difungsikan untuk optimalisasi nilai investasi dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan lain untuk meningkatkan investasi asing dan estafet pembiayaan berbagai proyek infrastrutkur seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara.

Terakhir untuk Badan Bank Tanah rencananya akan dipakai untuk kebutuhan modal awal pendirian lembaga. Selanjutnya, untuk suntikan PMN tambahan yang berasal dari pemanfaatan SAL bakal diberikan ke Hutama Karya Rp10 triliun untuk menyelesaikan sembilan ruas tol lainnya di JSST. Sisanya diberikan ke KAI senilai Rp6,9 triliun untuk mendukung penyelesaian pembangunan infrastruktur perkeretaapian.

"Kami sekaligus meminta Kementerian BUMN untuk melakukan reform dari kedua BUMN karya ini, sehingga akan menjadi BUMN yang sehat neracanya dan bisa menjalankan fungsi pembangunan, namun tetap sustainable dari sisi keuangannya," terangnya.

Baca Juga:
Airnav Hadir di Kampung Manyaifun, Mutus, dan Pulau Yefkabu Raja Ampat

Jika tambahan PMN ini jadi diberikan, maka total suntikan negara kepada BUMN akan mencapai Rp92,3 triliun pada tahun ini. Sebelumnya, pemerintah sudah merencanakan pemberian PMN mencapai Rp42,5 triliun kepada sejumlah BUMN sejak awal pembentukan APBN 2021.

Pemberian suntikan tersebut bakal dieksekusi pada semester II 2021. Ani mengklaim aliran dana negara sengaja diberikan untuk penyelesaian infrastruktur strategis dan membantu pemulihan ekonomi nasional.

Rinciannya, PMN Rp42,5 triliun yang sudah direncanakan bakal diberikan ke Hutama Karya Rp6,2 triliun, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Rp5 triliun, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Rp5 triliun. Lalu, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mendapat Rp2,3 triliun, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III Rp1,2 triliun, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC Rp500 miliar.

Kemudian, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) atau KIW Rp1 triliun, PT PAL Indonesia (Persero) Rp1,3 triliun, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI Rp20 triliun.

Suntik BLU

Selain bakal menyuntik BUMN, Ani juga mengalokasikan dana Rp49,4 triliun untuk Badan Layanan Umum (BLU) pada semester II 2021. Pembiayaan investasi ini dalam rangka mendukung operasional BLU hingga pemulihan ekonomi.

Dana tersebut diberikan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) senilai Rp8,9 triliun, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp2 triliun, Dana Abadi Perguruan Tinggi Rp4 triliun, dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Rp8,6 triliun.

Kemudian, untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp20 triliun, Dana Abadi Penelitian Rp3 triliun, Dana Abadi Kebudayaan Rp2 triliun, dan untuk organisasi atau badan usaha internasional Rp900 miliar.

Pemberian suntikan pembiayaan investasi kepada BLU ini sebelumnya sudah dialokasikan sejak APBN 2021 dirancang. Beberapa BLU sudah mendapat aliran dana sejak semester I, namun ada juga yang baru seluruhnya dikucurkan pada semester II.

BLU yang sudah mendapat suntikan dari semester I, yaitu LMAN senilai Rp5,6 triliun, Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp2 triliun, dan PPDPP Rp8 triliun. (dn/sumber: CNNIndonesia.com)