JAKARTA (BeritaTrans.com) -Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengungkapkan bagaimana pandemi menghantam sektor pariwisata di Indonesia.

Meski begitu, Sandi mengaku patuh dan menjalankan kebijakan PPKM dengan cara menutup seluruh sentra destinasi dan ekonomi kreatif. Menparekraf juga membantu pemerintah untuk percepatan vaksinasi.

"Saat ini juga siapkan langkah strategis antisipasi pariwisata era baru, lebih berkualitas dan berkelanjutan ke depan. Seperti agar sektor bisa transformasi, termasuk bantuan yang diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif," katanya, Kamis (15/7/2021).

Pulau Dewata Bali menurut Sandi menjadi salah satu dari 5 destinasi superprioritas sebagai strategi pariwisata pascapandemi. Pihaknya mengaku sedang menyiapkan langkah strategis sebagai antisipasi pariwisata era baru.

"Lebih berkualitas dan berkelanjutan ke depan. Seperti agar bisa transformasi, termasuk bantuan2 yang diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif," tuturnya.

Catatan Sandi, saat ini setidaknya ada 34 juta orang yang bergantung pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan berlakunya PPKM darurat, dia tak menampik bahwa itu akan menjadi ancaman kepada seluruh lini sektor tersebut.

"Karena ekonomi kreatif itu, sektor gaming aplikasi, TV, film, radio dan beberapa sektor unggulan kita mengalami kontraksi. Saya mendorong bagaimana bergerak menyelamatkan lapangan kerja," katanya.

Dia bahkan mengatakan, per hari ini ada dua juta orang kehilangan lapangan pekerjaan. Belum lagi pemasukan devisa negara yang turun lebih dari 80% akibat pandemi.

"Bagaimana switch ke sektor yang tumbuh. Ke digitalisasi, kuliner, fashion, kriya, bisa diandalkan saat PPKM, dengan transformasi digitalisasi," imbuhnya.

Adapun 6 bulan yang lalu, Sandi mengungkapkan ada zonasi konsep sandbox. Ini bahkan menurutnya suda diadopsi negara tetangga yaitu di Phuket, Thailand.

"Di mana melakukan penyesuaian. Waktu meluncurkan pembukaan sektor pariwisata, jika zona merah dan oranye dilakukan melalui full online. Sementara jika zona kuning full off line, dengan protokol kesehatan jika zona hijau," tuturnya.

Dikatakannya, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, melakukan gas dan rem. Artinya, begitu ada peningkatan kasus dilakukan pengetatan jika melandai akan dilonggarkan.

"Dalam hal PPKM, tak ada toleransi semua harus mematuhi, menekan harus mengurangi dan menyetop mobilitas," pungkasnya. (ds/sumber CNBC News Indonesia)