MUI Usul ke Pemerintah: Longgarkan PPKM, Perkuat Prokes

  • Oleh : Dirham

Rabu, 28/Jul/2021 13:39 WIB
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Miftachul Ahyar. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Miftachul Ahyar.

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Miftachul Ahyar mengusulkan agar pemerintah melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan catatan semakin memperketat protokol kesehatan.

Hal ini diungkapkan Miftachul saat menghadiri undangan dialog virtual bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Selasa (27/7) malam.

"Perlu ada pengamatan, penetapan PPKM ini tidak 'gebyah uyah'. Misalnya ada salah satu daerah di satu kabupaten yang betul-betul aman, masih zona hijau sehingga penerapan PPKM ini tentu ada perbedaan," ujar Miftachul dalam keterangan resmi dari Kemenko Polhukam, Rabu (28/7).

Miftachul menilai penerapan PPKM yang tidak 'gebyah uyah' kemungkinan akan menjadi salah satu solusi dalam memberikan rasa nyaman di tengah masyarakat. Sekaligus hal itu bisa meminimalisir gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dia menilai masih banyak anggapan masyarakat yang merasa beribadah dibatasi. Padahal mereka merasa berada di zona hijau dan mereka siap melaksanakan protokol kesehatan.

"Yang dilarang itu kan kerumunan, nah definisi atau batasan kerumunan ini seperti apa? Ini juga perlu ada penjelasan," tambah Miftachul.

Hal senada juga diperkuat Ketua MUI Cholil Nafis. Menurutnya protokol kesehatan lebih diperkuat, namun PPKM bisa dilonggarkan atau diperkecil areanya.

"Saya ingin mempertegas, gimana kalau prokes saja yang diperkuat. PPKM ini ingin menciptakan kedisilplinan masyarakat, di antaranya penularan itu. Jadi barangkali PPKM ini bisa diperkecil lagi, artinya di area tertentu saja," kata Cholil.

Di tempat yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim pemerintah sudah bekerja sekuat tenaga menekan perkembangan Covid-19. Karena itu, pemerintah butuh kritik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk MUI pusat.

Mahfud menilai semua masukan dan usulan dari berbagai pihak, termasuk dari MUI akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam menangani Covid-19 ke depan.

"Tadi ada usulan PPKM supaya dilonggarkan, tadi ada mengeluh wali santri sekarang ini sudah menjerit. Gus Kholil tadi juga mengusulkan yang diketatkan prokesnya saja. Oke nanti kita evaluasi sebagai masukan," tambah Mahfud. (ds/sumber CNNIndonesia.com)

 

Tags :