JAKARTA (BeritaTrans.com) - Pemprov DKI Jakarta segera menerapkan sistem pembayaran terintegrasi dalam transportasi umum yang dimotori PT JakLingko Indonesia.

Program ini akan membuat ibu kota Indonesia ini memiliki sistem transportasi secanggih kota besar dunia, seperti London, Inggris; Seoul, Korea Selatan; ataupun Singapura.

Baca Juga:
Stasiun Terpadu Tebet dan Palmerah Terintegrasi Transportasi Jabodetabek, Mudahkan Mobilitas Masyarakat

Meski demikian, Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi PT MRT Jakarta Roy Rahendra menyebut, ada beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan integrasi sistem pembayaran transportasi di Jakarta.

"Di dalam perencanaan yang sudah didiskusikan Pemerintah DKI terutama yang dimotori JakLingko, sudah melihat arah dan tujuan menuju account based ticketing. Namun dalam penerapannya tidak mudah," katanya dalam FGD "3 Pilar Integrasi: Masa Depan Transportasi Jakarta", Rabu (28/7/2021).

Baca Juga:
Gubernur Anies Berharap Transportasi Jabodetabek Makin Setara dengan Kota Maju Dunia

Beberapa tantangan tersebut pertama membangun sistem ini memakan waktu, karena harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian tingkat keamanan sistem harus mumpuni.

"Kemudian perlu sinkronisasi dan kompatibilitas sehingga butuh standarisasi," imbuhnya.

Baca Juga:
Anies, Erick & Budi Karya Resmikan Integrasi Transportasi Jabodetabek

Selain itu, tuturnya, perlu juga dipikirkan offline risk management. Artinya bagaimana seandainya terjadi kegagalan sistem, namun tetap bisa berjalan secara offline/manual.

"Harus dibangun SOP supaya layanan terhadap pengguna tetap smooth," tegasnya.

Terakhir yang menurutnya tak kalah penting adalah terkait inklusifitas. Dalam hal ini adalah akses masyarakat ke lembaga finansial. Sebab menurutnya harus memikirkan masyarakat kelas bawah yang tak memiliki alat pembayaran elektronik.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Massdes Arouffy menyatakan ada 5 prinsip pemanfaatan dari integrasi tarif transportasi tersebut. Pertama lebih murah karena biaya perjalanan tidak lebih mahal dari sebelum integrasi baik single trip maupun multi trip.

Kedua lebih mudah karena cukup 1 kartu atau 1 aplikasi untuk semua moda. Dapat membuat atau membayar satu paket rencana perjalanan. Cukup 1 kali tap in dan tap out untuk multi trip.

Ketiga, penggunaan public service obligation (PSO) lebih tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan. Keempat meningkatkan ridership angkutan umum. "Kelima adalah efisiensi biaya subsidi," ujarnya.

Pada dasarnya, hampir 100% pengguna transportasi umum di Jabodetabek menginginkan segera dilakukan integrasi sistem pembayaran transportasi atau integrasi tarif. Hal tersebut terungkap dalam survei yang dilakukan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang menyatakan 96,1% responden setuju dengan rencana pengintegrasian tarif sejumlah transportasi umum.

"Ternyata masyarakat kita sudah ingin sama dengan masyarakat kota dunia lainnya," ujar Ketua DTKJ Haris Muhammadun .

Dalam survei tersebut juga terungkap bahwa mayoritas atau 54,8% responden memilih tarif integrasi maksimal kurang dari Rp 10.000. Sementara sebanyak 30,7% memilih tarif antara Rp 10.000 sampai Rp 15.000.

Berikutnya, sebanyak 9,3% responden rela mengeluarkan uang Rp 15.000 sampai Rp 20.000 untuk sekali perjalanan transportasi yang terintegrasi.

Sementara itu, Kasubid Integrasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Erna Suharti mengungkapkan integrasi tarif transportasi di Jabodetabek bisa membuat mobilitas masyarakat lebih efisien dan terjadi peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Dia mengungkapkan integrasi tarif ini telah terbukti berhasil diterapkan di negara lain yang memiliki transportasi yang lebih maju, salah satunya dengan electronic fare collection (EFC).

"Salah satu negara yang berhasil menerapkan sistem integrasi tarif adalah Inggris, dengan Transport For London yang merupakan badan yang bertanggung jawab atas sebagian besar aspek yang berhubungan dengan sistem transportasi London," ujar Erna.

Badan ini mengeluarkan skema pembayaran sistem 'pay as you go capping', sebuah sistem yang memungkinkan pengguna transportasi publik melakukan perjalanan dalam satu hari, namun membatasi jumlah tarif yang dibayar. Setiap pengguna yang melakukan perjalanan akan dikenakan tarif, namun apabila mencapai jumlah tertentu maka tidak perlu lagi membayar untuk perjalanan selanjutnya.

London juga menggunakan EFC yang dapat digunakan untuk semua transportasi umumnya. Selain Inggris, sistem pembayaran terintegrasi ini juga sudah digunakan oleh beberapa negara lain. Dia menyebutkan Singapura sejak 2002 telah menggunakan EZ Link, Hong Kong Sejak 1997 telah menggunakan Octopus Card.

Kemudian Filipina juga sudah menggunakan EFC bernama Beep sejak 2015, Thailand menggunakan rabbit Card sejak 2012, India menggunakan More Card sejak 2013, dan New York telah menggunakan Metro Card sejak 1993.

Sebagai informasi, DKI Jakarta telah mulai menerapkan integrasi sistem transportasi secara fisik dan akan terus berlanjut seiring hadirnya moda moda baru. Selain itu, juga akan diluncurkan dalam waktu dekat integrasi sistem pembayaran transportasi.

Dengan demikian pada masa mendatang pengguna transportasi di Jabodetabek cukup sekali melakukan pembayaran, meskipun berpindah ke moda transportasi lainnya. (ds/sumber CNBC News Indonesia)