BEKASI (BeritaTrans.com) - Di tengah merebaknya kasus Covid-19 varian Delta, pelaku perjalanan terutama kru bus tetap beraktivitas membawa penumpang ke sejumlah daerah. Selain di perjalanan, mereka juga kerap tinggal hanya di sembarang tempat, seperti hanya di dalam bus atau terminal keberangkatan. 

Perjuangan sopir dan kenek bus juga harus menunggu adanya penumpang untuk diberangkatkan. 

Baca Juga:
Tol Bayung Lencir-Tempino-Jambi Bakal Rampung Awal 2025

Meski bus selalu berangkat mengangkut penumpang, pengemudi bus mengaku jumlah penumpang saat ini berkurang semenjak diberlakukannya PPKM hingga sekarang. 

Pengemudi Bus PO NPM, Dedi 54 tahun ini menceritakan saat pemberlakuan PPKM membuat jumlah sewa bus jurusan Bekasi-Padang semakin sepi. 

Baca Juga:
Kemenhub Pastikan Berantas Praktik Travel Gelap

"Kalau sewa ada pengaruh juga selama PPKM. Sewa ada yang takut juga, enggak brani brangkatnya," ujar Dedi kepada BeritaTrans.com dan Aksi.id di Terminal Bekasi, Rabu (4/8/2021). 

Warga Padang Panjang, Sumatera Barat ini menambahkan, aturan PPKM yang mengharuskan pelaku perjalanan memiliki sejumlah dokumen, seperti hasil tes Covid-19 dan sertifikat vaksin mempengaruhi aktifitas masyarakat untuk berpergian. 

Baca Juga:
Kakorlantas Polri: Selama Angleb, Kecelakaan Lalin Turun 8%

"Selagi ada pemeriksaan begini, orang mau pulang pada takut," sambungnya. 

Akui Dedi, dia juga kerap menemukan penumpang yang tidak kuat dengan keadaan PPKM di Ibu Kota untuk kembali ke kampung halaman. 

"Yang pulang begini sih kebanyakan yang enggak kuat lagi hidup di sini (Jabodetabek) begitu. Banyak juga orang ada keperluan mendadak," ujarnya. 

Bus yang dikendarai Dedi juga saat pemberlakuan PPKM ini harus lebih lama di perjalanan karena adanya sejumlah titik penyekatan untuk dilakukan pemeriksaan. Itu ada di pelabuhan peyeberangan, Merak atau Bakauheni dan juga ada di tiap perbatasan provinsi. 

Calon penumpang bus, dikatakan Dedi banyak yang bertanya terlebih dahulu dengan kru untuk syarat perjalanan terkini. 

"Orang mau berangkat sekarang nanyak-nanyak dulu, di jalan gimana?," timpalnya. 

Dedi menceritakan juga, perusahaan bus, beberapa ada yang tidak kuat dengan kebijakan ini, karena terbatasnya jumlah penumpang tidak menutup biaya operasional bus. 

Biaya operasional dijelaskan Dedi juga saat ini semakin banyak, karena ditambah biaya pemeriksaan tes Covid-19 untuk tiga orang kru. Setiap kru sekali jalan bisa dua kali tes, karena hasil hanya berlaku 1x24 jam sedangkan perjalanan bus bisa mencapai 36 jam karena adanya pemeriksaan di sejumlah tempat. 

Bus NPM yang dia kendarai bisa menghabiskan dana sekitar Rp13 juta untuk setiap pulang pergi (PP) 

"Biaya operasional kita dari perusahaan, lebih Rp12 juta. Bisa hampir Rp13 juta," katanya. 

Bapak enam orang anak ini mengaku beruntung, dia hanya menjalanankan mobil sesuai perintah perusahaan tanpa harus memikirkan pendapatan keseluruhan. 

Jumlah penumpang yang saat ini berkurang, juga diakuinya masih banyak penumpang jurusan Padang, hal itu terlihat dari banyaknya jumlah PO dari Bekasi dengan tujuan yang sama dengan busnya. 

"Kalau mobilnya enggak selalu penuh, makanya perusahaan banyak yang menjerit," katanya. 

Dedi mengaku dirinya belum sempat divaksin lantaran memeliki penyakit penyerta. 

"Kalau saya belum boleh, ada surat keterangan dari klinik kok. Kalau (kru) yang lain sudah," katanya.

Pemberlakuan PPKM level 4 di Jawa Bali kini berlanjut hingga 9 Agustus 2021. Hal itu sesuai ketetapan pemerintah untuk membatasi mobilisasi masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19. 

PPKM memberikan pengaruh besar kepada pelaku transportasi. Mereka harus menginap berhari-hari untuk di tengah merebaknya Covid-19 varian Delta dan bersibaku untuk mencari rezeki.(fahmi)