Bupati Berharap Revitalisasi Pasar Kota Rembang Prioritas Pemerintah Pusat 2022

  • Oleh : Taryani

Sabtu, 20/Nov/2021 10:20 WIB
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI, Kementerian PUPR RI  dan Kementerian Perhubungan RI di Rembang. (Ist.) Kunjungan kerja Komisi V DPR RI, Kementerian PUPR RI dan Kementerian Perhubungan RI di Rembang. (Ist.)

REMBANG  (BeritaTrans.com)  – Bupati Rembang, Jawa Tengah,  Abdul Hafidz berharap revitalisasi Pasar Kota Rembang menjadi prioritas pemerintah pusat pada 2022.

Anggaran pemerintah daerah tidak cukup untuk membangun pasar yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp120 miliar.

Menurut Hafidz, sejak terjadi kebakaran beberapa tahun lalu, Pasar Kota Rembang belum pernah direnovasi karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Padahal banyak fasilitas penunjang pasar yang sudah tidak berfungsi.

Selain itu, lanjut bupati, jumlah pedagang Pasar Kota Rembang sudah melebihi kapasitas daya tampung. Sehingga, sebanyak 315 orang pedagang meluber ke jalan.

Ketersediaan lahan parkir dan bongkar muat barang juga tidak memadai dan mengakibatkan lalu lintas di sekitar pasar macet.

“Kami mohon pasar Kota Rembang ini menjadi prioritas. Karena terminalnya tidak ada, tempat parkir tidak ada, akhirnya yang terjadi adalah kemacetan-kemacetan,” kata Hafidz.

Ia mengemukakan hal itu  saat menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI, Kementerian PUPR RI, dan Kementerian Perhubungan RI, di Hotel Pollos, Kamis (18/11/2021).

Disampaikan, luas Pasar Kota Rembang saat ini, kurang lebih 8.000 meter persegi. Pemkab Rembang memiliki aset tanah yang tidak jauh dari pasar Kota Rembang seluas 21.568 meter persegi yang rencananya dijadikan lokasi pemindahan pasar.

“Kami mulai tahun 2016 telah melakukan study untuk tata kota. Akhirnya, diputuskan dari para ahli yang kami tunjuk, bahwa Pasar Rembang harus dipindah ke tempat lain,” tuturnya.

Terkait anggaran, bupati menerangkan, pembangunan Pasar Kota Rembang membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.

Anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan Pasar Kota Rembang yang baru membutuhkan anggaran yang cukup besar  yaitu lebih dari Rp120 miliar.

“Ini perlu ada uluran kebijakan dari pemerintah pusat. Kami tidak mungkin mampu merevitalisasi pasar tersebut, karena cukup banyak anggaran yang dibutuhkan,” bebernya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI,  Muhamad Arwani Thomafi usai meninjau kondisi Pasar Kota Rembang, mengakui banyak fasilitas yang memang harus dibenahi.

Pihaknya mendukung revitalisasi dan pemindahan Pasar Rembang, karena hal itu penting untuk memberikan kenyamanan bagi penjual maupun pembeli.

“Banyak hal yang harus kita perbaiki terkait dengan fasilitas agar masyarakat baik penjual maupun pembeli bisa betul-betul mendapat fasilitas yang lebih baik,” ungkapnya.

Terkait anggaran yang diminta oleh Pemkab Rembang, Arwani belum bisa memastikan kesiapan anggaran pembangunan Pasar Kota Rembang sekitar Rp120 miliar dari pemerintah pusat. Namun, pihaknya akan secepatnya berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Pedangang Pasar Kota Rembang Sri Astutik, berharap agar Pasar Kota Rembang ditata. Namun tetap di lokasi yang sekarang, dan jangan dipindah ke lahan bagian barat, bekas pasar kambing.

Tapi jika terpaksa harus dipindah, Sri berharap pemerintah mau mencari alternatif tempat lain, di wilayah Kota Rembang bagian selatan.

“Saya pernah merasakan berjualan di sana pak, sepi sekali. Pedagang cenderung dirugikan. Kalau tempatnya di selatan, kondisi lebih bagus,” ungkapnya.

 Ketua Paguyupan Pasar Kota Rembang,  Muh Rif’an mengungkapkan,  jika dikehendaki Pemkab Rembang pasar dipindah untuk keperluan tata kota, Rif’an berharap ada sosialisasi dulu dan bergeser ke arah selatan, bukan ke barat atau bekas pasar kambing.

“Lokasinya semisal sekitar Galonan, menurut kami sangat prospek,” tandasnya. (tr)