JAKARTA (BeritaTrans.com) – Integrasi data secara digital dapat mempercepat pelayanan kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. 

"Melalui digitalisasi, diharapkan dapat meningkatkan daya saing pelabuhan nasional,' tutur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau proses pelayanan dokumen Surat Penyerahan Petikemas (SP2) Bea Cukai, serta penerapan layanan Single Truck Identification Data (STID) di Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu (27/11/2021).

Baca Juga:
Arus Balik dari Sumatera Menuju Jawa Melalui Penyeberangan Terpantau Lancar dan Terkendali

Dia mengatakan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain, maka perlu memberikan layanan kepelabuhanan yang lebih mudah, murah, dan cepat. 

“Kita ingin daya saing ini dapat ditunjukkan oleh Pelabuhan Tanjung Priok, karena pelabuhan ini mengelola hampir 70 persen kegiatan ekspor-impor nasional,” kata Menhub.

Baca Juga:
Puncak Arus Balik, Pemerintah Tambah Jumlah Perjalanan Kapal dan Kapasitas Rute Panjang-Ciwandan

Diungkapkannya, sejumlah upaya yang tengah dilakukan di antaranya yaitu mengintegrasikan data yang dimiliki Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut dan Kemenkeu melalui Ditjen Bea dan Cukai, melalui integrasi data dan digitalisasi pelayanan dokumen SP2 dan layanan STID di Pelabuhan Tanjung Priok. 

“Satu proses layanan yang sebelumnya dilakukan masing-masing, sekarang bisa dilakukan terintegrasi, sehingga lebih cepat dan mudah,” ucap Menhub.

Baca Juga:
Pastikan Kelancaran Arus Balik, Kemenhub Siapkan Kapal Rute Panjang-Ciwandan 12-18 April 2024

SP2 merupakan dokumen yang harus diserahkan oleh pelaku usaha untuk mengeluarkan peti kemas dari dalam pelabuhan. 

Sementara, STID adalah identitas dari truk-truk yang terdata secara terpusat yang digunakan untuk melakukan transaksi gate in/out di semua terminal Pelabuhan. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, mengatakan, pihaknya siap untuk berkolaborasi dengan Kemenhub untuk mempermudah layanan kepelabuhanan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan kepelabuhanan ini merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistic Ecosystem/NLE). 

Melalui implementasi NLE, diharapkan layanan kepelabuhanan menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan transparan. Dengan begitu, diharapkan biaya logistik dapat ditekan, sehingga dapat meningkatkan daya saing pelabuhan nasional dalam kegiatan ekspor-impor yang dapat mendongkrak perekonomian nasional. 

Turut hadir dalam kegiatan itu, Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu Askolani,  Direktur Kepelabuhanan Subagiyo, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Capt. Mugen Sartoto, Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan, Direktur Utama JICT Ade Hartono, Kepala KSU Tanjung Priok Andi Hartono, serta Kepala OP Utama Tanjung Priok Capt. Wisnu Handoko. (omy)