JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan meningkat mencapai USD7,13 miliar pada tahun 2022, seiring dimasifkannya pelaksanaan program terobosan. KKP juga akan menggelontorkan sejumlah bantuan pemerintah guna mendorong produktivitas pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. 

"Di tahun 2022 penangkapan terukur akan diimplementasikan, begitu juga dengan pengembangan budidaya orientasi ekspor, serta pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Insya Allah target peningkatan nilai ekspor hasil perikanan yang sudah ditetapkan dalam Indikator Kinerja 2022 bisa tercapai," ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar, Jumat (31/12/2021). 

Baca Juga:
Kementerian-KP Galang Dukungan Internasional, Perluas Kawasan Konservasi Laut

Hingga November 2021, nilai ekspor perikanan tercatat di angka USD5,15 miliar dan prognosa sampai akhir tahun 2021 sebesar USD5,45 miliar. Komoditas unggulan ekspor meliputi udang, tuna cakalang tongkol, cumi sotong gurita, rajungan kepiting, dan rumput laut. Sedangkan negara utama pengimpor produk perikanan Indonesia berdasarkan nilainya adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, ASEAN, dan Uni Eropa. 

Antam menambahkan, di tahun 2022 akan ada perubahan tata kelola khususnya di bidang perikanan tangkap dengan dijalankannya kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).  Aktivitas penangkapan ikan akan diatur dalam sistem kuota dan zonasi penangkapan. 

Baca Juga:
KKP Temui Kejagung, Minta Pendampingan Peraturan Pengelolaan Lobster?

"Arahan Bapak Menteri sudah jelas, bahwa ekologi harus jadi panglima. Jadi kebijakan itu untuk memastikan populasi ikan kita terjaga dalam jangka waktu panjang," papar Antam. 

Seiring perbaikan tata kelola ini, Antam menyakini akan memberi dampak pertumbuhan ekonomi bagi daerah yang tentunya berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, mutu dan kualitas produk perikanan Indonesia juga semakin tinggi sehingga meningkatkan kepercayaan pasar domestik maupun internasional. 

Baca Juga:
Kementerian-KP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Perbaikan tata kelola ini juga dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan dan kegiatan di ruang laut. Hingga 31 Desember 2021 siang, PNBP KKP tercatat sekitar  Rp1,1 triliun.

"Capaian 2021 Alhamdulillah. Dan 2022 saatnya accelerate program-program terobosan yang sudah dirancang oleh Pak Menteri," pungkasnya.
  
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Ishartini memaparkan, KKP akan menyalurkan sejumlah bantuan pemerintah di tahun 2022 untuk mendorong produktivitas masyarakat nelayan, pembudidaya hingga petambak garam. 

Beberapa bantuan tersebut di antaranya 75 unit kapal perikanan ukuran 5 GT, 1.000 unit alat penangkapan ikan, fasilitas Jaminan Hari Tua Nelayan untuk 1.000 orang, bantuan 151,9 juta ekor benih, bantuan 102,5 ribu ekor indukan, 319 unit bioflok, 35 unit bantuan ekskavator, hingga 300 unit chest freezer. 

"Program bantuan ini untuk mendorong peningkatan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan. Ini juga bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat," ungkap Ishartini. 

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengutarakan bahwa 2022 merupakan tahunnya transformasi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Tiga program terobosan akan diakselerasi untuk mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.(fhm)