Laporan PBB: Polusi Sebabkan Lebih Banyak Kematian daripada COVID-19

  • Oleh : Redaksi

Minggu, 20/Feb/2022 01:43 WIB
Menurut laporan lingkungan PBB, secara global angka kematian akibat polusi lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh COVID-19. Foto: ilustrasi/republika.co.id) Menurut laporan lingkungan PBB, secara global angka kematian akibat polusi lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh COVID-19. Foto: ilustrasi/republika.co.id)

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Menurut laporan lingkungan PBB, secara global angka kematian akibat polusi lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh COVID-19. Laporan itu menyerukan larangan beberapa bahan kimia beracun.

Sebuah laporan lingkungan PBB, yang diterbitkan pada hari Selasa (15/02), mengatakan bahwa polusi telah menyebabkan lebih banyak kematian secara global daripada COVID-19. Laporan itu menyerukan "tindakan segera dan ambisius" untuk melarang beberapa bahan kimia beracun.

Baca Juga:
Pencemaran Lingkungan Berbahaya, Empat Gubernur di Jawa Disomasi atas Polusi Mikroplastik di Sungai

Laporan itu mengatakan polusi dari pestisida, plastik dan limbah elektronik menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan setidaknya 9 juta kematian dini per tahun, dan bahwa masalah ini sebagian besar diabaikan. Sementara, pandemi virus corona telah menyebabkan hampir 5,9 juta kematian, menurut agregator data Worldometer.

"Pendekatan saat ini untuk mengelola risiko yang ditimbulkan oleh polusi dan zat beracun jelas gagal, yang mengakibatkan pelanggaran luas terhadap hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan,” tulis Pelapor Khusus PBB David Boyd.

Baca Juga:
Seluruh Negara Gagal Penuhi Kualitas Udara WHO

"Saya pikir kami memiliki kewajiban etis dan secara hukum untuk berbuat lebih baik kepada orang-orang ini," katanya kepada Reuters.

Laporan itu mendesak larangan polifluoroalkil dan perfluoroalkil, zat buatan manusia yang digunakan dalam produk rumah tangga seperti peralatan masak antilengket yang telah dikaitkan dengan kanker dan dijuluki "bahan kimia selamanya" karena tidak mudah terdegradasi.

Baca Juga:
PBB Sepakat Lahirkan Perjanjian Global tentang Polusi Plastik Selambatnya pada 2024

Laporan juga menyerukan pembersihan daerah yang tercemar dan, dalam kasus ekstrem, kemungkinan relokasi masyarakat yang terkena dampak dari apa yang disebut "zona pengorbanan". Banyak dari masyarakat tersebut adalah warga miskin, terpinggirkan dan pribumi.

Kepala HAM PBB Michelle Bachelet menyebut ancaman lingkungan sebagai tantangan hak asasi global terbesar, dan semakin banyak kasus keadilan iklim dan lingkungan yang menuntut keadilan HAM berhasil dengan sukses. (dn/sumber: dw.com)