JAYAPURA (BeritaTrans.com) - Penyerahan sertifikat tanah pelabuhan Depapre oleh badan pertanahan nasional kabupaten Jayapura kepada Bupati Jayapura selaku Pemerintah Kabupaten Jayapura dan didampingi langsung oleh Kepala KSOP Kelas II Jayapura Bersama-sama dengan unsur organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya di ruangan rapat VIP Bupati Jayapura.

Pada kesempatan ini juga kepala BPN Kabupaten Jayapura, Yosep Simon Done mengatakan "Penyerahan Sertifikat tanah pelabuhan Depapre ini seluas 14,9 Ha dengan hasil pengukuran di lokasi pelabuhan Depapre seluas 25 Ha".

Baca Juga:
Dukung Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Papua, Kemenhub Terjunkan Kapal Perintis dan Ber-PSO

Lebih lanjut Kepala BPN Kabupaten Jayapura menyampaikan bahwa sekitar kurang lebih 10 Ha berada di wilayah perairan sehingga belum bisa dilaksanakan sertifikasi karena menurut Permen Agraria No. 17 tahun 2016 bahwa perairan tidak termasuk didalam sertifikasi tanah kecuali sudah di lakukan penimbunan atau reklamasi.

Selain itu, Bupati Jayapura Mathius Awaitouw menyambut gembira telah selesainya sertifikasi tanah pelabuhan Depapre sehingga upaya-upaya pengembangan pelabuhan Jayapura dapat lebih dimaksimalkan dan yang lebih penting lagi kepastian hukum untuk menyakinkan para investor didalam mengembangkan bisnisnya di pelabuhan Depapre. 

Baca Juga:
Angkutan Laut Perintis jadi Primadona Masyarakat Jayapura

Bupati Jayapura menjelaskan "Sejak tanggal 24 Januari 2021 dan selanjutnya tugasnya adalah menyosialisasikan sertifikasi tanah tersebut agar kita ketahui oleh masyarakat pada umumnya".

Sementara itu Kepala KSOP Kelas II Jayapura Capt Roni Fahmi mengungkapkan kepada media, " Dengan adanya sertifikasi tanah dan kepastian hukum yang jelas maka diharapkan lagi tidak ada pemalangan masyarakat dan adat setempat sehingga pengembangan fasilitas pelabuhan Depapre lebih terarah sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Depapre dan memaksimalkan Pelabuhan Depapre sebagai Hub wilayah Indonesia Bagian Timur terutama wilayah Asia Pasifik selain mengoptimalkan kegiatan Kepelabuhanan yang melayani kegiatan peti kemas/tol laut dan kapal perintis.(ahmad) 

Baca Juga:
Bahas Potensi Usaha Jasa Sektor Kepelabuhanan di Papua, Tim Liaison BI Sambangi KSOP Jayapura