JAKARTA (BeritaTrans.com) - Tatkala musim mudik Lebaran tiba, perlintasan sebidang merupakan salah satu daerah yang rawan terjadi kecelakaan. Utamanya perlintasan sebidang yang tidak dijaga. 

Oleh sebab itu, menurut
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno, perlu perhatian serius terhadap perlintasan sebidang tidak dijaga, supaya keselamatan pemudik terjamin.

Baca Juga:
Kereta Api Tertabrak Angkot di Wonoasri Madiun

"Sebanyak 60% kecelakaan di perlintasan sebidang merupakan kecelakaan KA ditemper orang (PT KAI, 2022)," ujar Djoko, Ahad (10/4/2022). 

Angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia rata-rata per tahun mencapai 28 ribu jiwa (setara 3-4 orang meninggal per jam) (Korlantas Polri, 2021).

Baca Juga:
Pelintasan Kereta Api Tanggung Jawab Siapa? Simak Aturannya!

Kegiatan penutupan perlintasan sebidang kereta api sebagai amanat peraturan perundang–undangan dalam rangka mengurangi kejadian kecelakaan antara pengguna jalan dengan kereta api serta mengurangi jumlah perlintasan sebidang KA

Sementara itu, jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api (KA).

Baca Juga:
Tertabrak Kereta Api Barang di Perlintasan Karangawen Demak, Pemotor Tewas

Hingga sekarang masih dilakukan pembongkaran pagar dan patok rel pengaman jalur KA yang menimbulkan perlintasan sebidang baru (liar). 

"Di samping itu terjadi kemacetan akibat perlintasan sebidang," ungkapnya.

Juga masih adanya bangunan tanpa izin yang dapat membahayakan KA di dalam area rumaja (ruang manfaat jalan), rumija (ruang milik jalan), dan ruwasja (ruang pengawasan jalan).

Rumaja diperuntukkan bagi pengoperasian KA dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum. 

Rumija diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan rel, dapat dimanfaatkan atas izin pemilik jalur dengan ketentuan tidak membahayakan operasi KA. 

Ruwasja diperuntukkan bagi pengamanan dan kelancaran operasi kereta api, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak membahayakan operasi KA.

Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

"Sangat diharapkan dalam penyusunan RAK LLAJ Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota mencantumkan program dan kegiatan keselamatan perkeretaapian khususnya di perlintasan sebidang," beber Djoko.

Potensi dampak atau risiko dari keberadaan perlintasan sebidang (lalu lintas jalan vs kereta api) adalah (1) perlambatan perjalanan KA saat melintasi perlintasan
sebidang, (2) hambatan kelancaran lalu lintas jalan dengan adanya penutupan
perlintasan sebidang, (3) Tingginya tingkat kerusakan perkerasan jalan, khususnya pada titik pertemuan antara aspal/beton dengan bagian rel KA, (4) roda kendaraan (sepeda motor) yang sering selip saat melintas di atas rel, dan (5) potensi kecelakaan bila pengendara kendaraan abai terhadap peraturan.

Data (Ditlentas, Polda Jatim, 2022) menunjukkan sebanyak 395 kejadian tahun 2018, 260 kejadian tahun, 268 kejadian tahun 2020 dan 271 kejadian tahun 2021.

Di sisi lain, ada regulasi yang mengatur pemanfaatan barang milik negara di sepanjang jalur KA. 

"Pemanfaatan dapat dilakukan dengan Sewa, Pinjam Pakai, KSP, KSPO, dan lain-lain," tuturnya. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara dan KMK 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Potensi Bentuk Kerja Sama atas BMN Jalur Kereta Api dapat berupa Pembangunan Underpass, Pembangunan Jalur Fiber Optik,  Pembagunan Jalur Gas dan Pembangunan Saluran Air.

Dalam hal pemanfaatan untuk kepentingan keselamatan dengan cara membangun jalan layang atau terwongan, seharusnya tidak tepat diterapkan regulasi ini. 

Dibebaskan dari persewaan, sehingga dapat memacu Pemda untuk mempercepat penyelesaian perlintasan sebidang di daerahnya.

Early warning system (EWS) di Jawa Timur
Data PT KAI (2022), di Provinsi Jawa Timur terdapat perlintasan di 1.074 lokasi yang berada di jalan nasional 44 lokasi, jalan provinsi 19 lokasi dan jalan kabupaten/kota 1.011 lokasi. 

Provinsi Jawa Timur memiliki 19 perlintasan sebidang kereta api di jalan provinsi. Sebanyak 18 telah dilengkapi dengan pintu perlintasan dan satu perlintasan akan dipasang palang pintu pada tahun 2022.

Provinsi Jawa Timur memiliki 19 perlintasan sebidang kereta api di jalan provinsi, yakni sebanyak 18 telah dilengkapi dengan pintu perlintasan dan satu perlintasan akan dipasang palang pintu tahun 2022.

Selain itu mengoptimalisasi fungsi EWS perlintasan sebidang KA. EWS merupakan inovasi keselamatan di perlintasan sebidang kereta api dari tahun 2005 – 2019. 

"Harus dicermati bahwa EWS sebagai alat bantu keselamatan seperti halnya fungsi rambu, bukan sebagai tumpuan utama keselamatan jalan di perlintasan," kata Djoko. 

Terutama dipasang pada perlintasan nyang tidak dijaga. 

Masyarakat sekitar sebaiknya ikut menjaga dan jangan melakukan aksi vandalisme dan merusak komponen EWS.

Djoko megatakan, sangat memprihatinkan masih banyaknya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang. 

Kampanye keselamatan lalu lintas di jalan raya sangat minim sekali. 

"Terlebih setelah dihilangkannya Direktorat Keselamatan Transportasi Darat di Direktorat Perhubungan Darat tahun 2019," ujarnya.

Belum lagi anggaran yang sangat minim di Dinas Perhubungan, karena transportasi bukan kebutuhan dasar, sehingga anggaran untuk keselamatan sering tidak disetujui oleh DPRD setempat. (omy)