JAKARTA (BeritaTrans.com) -  Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas dorong pencapaian target realisasi belanja produk dalam negeri.

Menurutnya, dari Rp529,1 triliun rencana umum pengadaan (RUP) yang dibuat pemerintah untuk belanja produk dalam negeri (PDN), hingga saat ini baru Rp123,2 triliun yang terealisasi.

Baca Juga:
Pangkas Birokrasi, LKPP Optimistis 1 Juta Produk UMKM Tayang di E-katalog

"Saya imbau semua pihak yang terlibat, bahu membahu mewujudkan target belanja PDN yang menjadi arahan Presiden tersebut," ujar Anas saat menutup gelaran Bussiness Matching atau Temu Bisnis Tahap III bertajuk "Peran Rantai Pasok Dalam Negeri Untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Selasa (31/5/2022). .

Dalam RUP, LKPP juga menyusun untuk belanja produk impor yang hanya sebesar Rp78,9 triliun. Sehingga total mencapai Rp608 triliun. 

Rincian yang telah dicapai adalah, realisasi PDN pada e-purchasing mencapai Rp16,5 triliun atau setara dengan 26 persen. 

Kemudian, realisasi PDN pada e-tendering sudah mencapai Rp86,2 triliun atau setara dengan 34,5 persen. Terakhir, realisasi lainnya yang sudah mencapai Rp13,5 triliun atau setara dengan 7,1 persen.

"Sisanya realisasi dari pengadaan langsung, penunjukkan langsung, dan belanja pengadaan darurat," katanya. 

Dari nilai itu, realisasi penggunaan produk usaha mikro dan kecil (UMK), sudah mencapai sekitar Rp51,3 triliun. 
Nilai tersebut diambil dari tiga kategori yakni dari pertama, realisasi UMK pada E-purchasing sudah mencapai Rp3,6 triliun atau setara dengan lima persen. 

Kedua, realisasi UMK pada e-tendering sudah mencapai Rp39,4 triliun atau setara dengan 11,2 persen. Ketiga, realisasi lainnya yang sudah mencapai Rp8,3 triliun atau setara dengan 4,4 persen. 

"Realisasi masih jauh dari instruksi Presiden Joko Widodo yakni 40 persen," ungkap Anas. 

Pada rangkaian Business Matching atau Temu Bisnis yang telah digelar, tercatat 10 kementerian atau lembaga pemerintah yang sudah berkomitmen dalam membelanjakan anggarannya untuk produk lokal. 

Di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kepolisian, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Kemudian, ada 10 pemerintah daerah (Pemda) dengan komitmen yang sama, di antaranya, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Aceh, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Papua, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sumatera Utara. 

Presiden akan mengumumkan hasil dari kegiatan afirmasi belanja produk dalam negeri yang dilakukan dalam beberapa waktu belakangan. 

"Presiden akan mengumumkan instansi pusat, daerah maupun BUMN yang telah memenuhi target belanja produk lokal di Oktober," ucap dia.

Jawa Barat Maksimalkan Penyerapan PDN  Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), saat ini terus fokus pada peningkatan dan pelayanan di e-katalog produk lokal. Hal ini guna memaksimalkan penyerapan untuk belanja PDN.

Meski mencatat tingkat penyerapan PDN sebesar Rp 1,3 triliun per 27 Mei 2022 atau sekitar 30 persen dari target Rp 4,5 triliun tahun 2022, namun pemerintah setempat tetap menggenjot pemanfaatan e-katalog, karena diyakini aplikasi ini makin mempercepat upaya penyerapan.

Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Iendra Sofyan, mengatakan, capaian Jawa Barat cukup baik. Namun piaknya akan terus menggenjot belanja di berbagai sektor dan menambah jumlah barang di katalog elektronik (e-katalog) lokal.

“Upaya lain yang kita lakukan yang tentunya adalah kita akan meningkatkan e-katalog elektronik lokal Jawa Barat ya ini desain berikutnya,” ujar Iendra saat Talkshow VI: Implementasi Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri 5 Pemda Terpilih, yang menjadi rangkaian Business Matching atau Temu Bisnis Tahap III.

Pemerintah Prvinsi (Pemprov) Jawa Barat saat ini dikatakannya sedang memasukkan 13 produk baru dalam e-katalog daerah ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari 13 barang tersebut terdapat pengadaan pengolahan sampah domestik dan generator karya anak bangsa yang dinilai memiliki kualitas yang tak kalah dengan produk impor.

“Mudah-mudahan jadi. Kalau ini jadi akan memperkaya dan mempermudah kita untuk melakukan pengadaan,” katanya.
Dari sisi pengawasan, katanya, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi terkait belanja PDN, dengan bimbingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam hal ini, Iendra mengakui ada sedikit perbedaan angka antara data yang tecatat dengan yang masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Siera) BPKP sehingga nilainya tidak sama.

“Nah jadi angkanya akan lebih kecil dibandingkan dengan RUP. Jadi yang saya kelola memang sudah masuk tetapi tetap ini akan menjadi pengawasan terus oleh BPKP,” ungkap dia.

Selain itu, katanya, Pemprov Jabar juga terus meningkatkan pengawasan terhadap seluruh belanja Kabupaten atau Kota dan juga pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran belanja PDN. (omy)