JAKARTA (BeritaTrans.com) - Komisi VI DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau disebut InJourney, Kamis (16/6/2022).

InJourney merupakan induk holding BUMN Pariwisata dan Aviasi yang beranggotakan PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Hotel Indonesia Natour, PT Taman Wisata Candi Borobudur dan Ratu Boko, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dan PT Sarinah. 

Baca Juga:
Injourney Group Berangkatkan Gratis 2.075 Pemudik dengan Bus, KA, dan Kapal Laut

Di dalam RPD itu, Komisi VI DPR meminta kepada InJourney untuk memaparkan rencana perseroan mengakselerasi pemulihan sektor pariwisata nasional yang terhantam hebat pandemi Covid-19 termasuk kebutuhan Penyertaan Modal Negara (PMN). 

Wakil Direktur Utama InJourney Edwin Hidayat Abdullah di dalam RDP tersebut menyampaikan, pemulihan sektor pariwisata merupakan bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional. 

Baca Juga:
InJourney Group Dukung Program Mudik 2024 Bersama BUMN, Tersedia 2.088 Tiket

“Sektor pariwisata mengalami kontraksi -16% pada tahun 2020, namun memiliki recovery rate yang lebih tinggi yakni 8% dibandingkan recovery rate nasional sebesar 4% pada tahun 2021. Momentum pemulihan ini harus dijaga dan ditingkatkan dengan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak,” jelas Edwin.

Adapun sebagai perusahaan yang baru dibentuk pada Oktober 2021, InJourney membutuhkan PMN senilai Rp9,5 triliun di tahun 2023, untuk digunakan dalam menjalankan program recovery dan sustainability ekosistem pariwisata dan pendukung. 

Baca Juga:
Injourney Group Serempak Tanam 15.000 Pohon

“PMN antara lain ditujukan untuk beberapa anggota holding, memberikan value creation baik secara finansial, ekonomi, fiskal maupun secara sosial dan lingkungan. 

Dukungan PMN dibutuhkan untuk perbaikan struktur modal sekaligus untuk mendukung realisasi fungsi holding melalui pengembangan Tourism Collaborative Platform, yang meliputi pengembangan tourism super platform & integrasi infrastruktur IT,” urainya.

Lebih lanjut, Edwin memaparkan sejumlah anggota holding yang akan mendapat alokasi dari PMN senilai Rp9,5 triliun itu. 

Anggota holding yang mendapat alokasi antara lain PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko senilai Rp500 miliar untuk pengembangan program di Borobudur salah satunya adalah manajemen pengunjung (visitor management). 

"Nantinya, pengunjung Candi Borobudur akan diintegrasikan dengan wisata Puncak Suroloyo menggunakan sistem transportasi wisata," ungkap dia. 

Inisiatif ini dilakukan juga sebagai salah satu opsi dalam menjaga cagar budaya dengan tetap bisa menikmati keindahan Borobudur. 

Edwin melanjutkan, dana PMN juga akan dialokasikan untuk PT Sarinah sebesar Rp150 miliar guna melakukan transformasi di Sarinah Malang. 

“Renovasi Interior dan Sipil untuk transformasi Sarinah Malang menjadi New Community Mall dan Sarinah Speciality Store. Akan dilakukan Redevolepment Sarinah Malang guna mendukungplatform marketing UMKM dan pariwisata regional Malang. Melalui program ini, kami proyeksikan peningkatan laba bersih sebesar Rp58,1 miliar,” ungkap Edwin. 

Selanjutnya, PT Hotel Indonesia Natour akan mendapat alokasi Rp650 miliar untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) kesehatan di Sanur, Bali. 

“Pembangunan infrastruktur Kawasan dan pendukungnya yang terdiri dari fasilitas kesehatan internasional, Fasilitas riset kesehatan, Ethno Medicine Park (Taman Penyembuhan), serta fasilitas amenitas Health Tourism. Ke depannya akan memberikan banyak manfaat mulai dari fasilitas kesehatan yang bertaraf internasional serta juga mendorong pariwisata dapat dinikmati sehingga masyrakat tidak perlu lagi berobat ke luar negeri," imbuhnya. 

Dana PMN juga dialokasikan untuk PT Pengembangan Pariwisata Indonesia untuk pengembangan infrastruktur KEK Mandalika sebesar Rp1,7 triliun termasuk penyelenggaraan event balap internasional dan utilitas serta pengadaan lahan. 

Pengembangan lahan dan aset produktif di Tanamori menjadi salah satu rencana pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, NTT. 

"ITDC Rp1,7 triliun untuk penguatan modal dan pengembangan infrastruktur KEK Mandalika dan juga untuk Tana Mori Labuan Bajo," kata Edwin.

Kemudian, PT Angkasa Pura I mendapat alokasi PMN Rp3,5 triliun guna membantu keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan infrastruktur bandara. 

Selain itu untuk pengembangan bandara dalam rangka menjaga konektivitas transportasi udara serta mendukung penugasan pemerintah. 

Penjelasan rencana dan strategi InJourney untuk mengakselerasi pemulihan sektor pariwisata nasional ini mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhammad Sarmuji. 

Sarmuji menuturkan InJourney telah memaparkan dengan jelas terkait pentingnya PMN bagi perseroan guna menjalankan program pemulihan pariwisata. 

Bahkan, penjelasan dari InJourney ini dapat menjadi rujukan BUMN lainnya dalam memberikan penjelasan terkait anggaran atau program kerja. 

"Kami mengapresiasi Materi Usulan PMN dari Holding Pariwisata ini lengkap sekali, komprehensif dan bisa menjadi rujukan. Untuk selanjutnya Komisi VI DPR akan mendalami usulan PMN Tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9,5 triliun yang digunakan untuk mempercepat pemulihan industri pariwisata nasional," kata Sarmuji. (omy)