JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) menekankan pentingnya penggunaan induk unggul dan benih bermutu dalam usaha perikanan budidaya agar pengembangan perikanan budidaya dapat terus berkembang dan berkelanjutan. Guna mendukung kontribusi nyata dari sektor kelautan dan perikanan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan seperti di Kabupaten Pesisir Selatan. 

"Kami melihat potensi sektor perikanan yang dimiliki oleh provinsi Sumatera Barat sangat besar, baik di wilayah darat, pesisir hingga ke laut. Kami datang untuk melihat serta mencari masukan dari kelebihan yang dimiliki oleh Sumatera Barat di sektor perikanan agar dapat dicontoh dan diterapkan di daerah perwakilan kami,” ujar Wakil Ketua I DPD RI, Abdullah Puteh saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan bersama Anggota Komite II DPR-RI pada Sabtu (18/6/2022). 

Baca Juga:
Kementerian-KP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Lebih lanjut Ia juga menambahkan bahwa sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Selama ini nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam telah memberikan share peluang dan keuntungan untuk produksi daerah dan pertumbuhan ekonomi. 

“Beberapa masalah krusial yang dihadapi oleh pelaku usaha budidaya ikan di hampir seluruh daerah di Indonesia terutama terletak pada ketersediaan induk unggul, benih berkualitas dan pakan yang terjangkau. Untuk itu kami melakukan dialog pada hari ini bersama dengan seluruh pemangku kepentingan seperti KKP dan pemerintah daerah, termasuk dengan pembudidaya untuk  menginventarisir masukan, saran, maupun tanggapan untuk dapat kami jadikan sebagai bahan diskusi dengan pemerintah pusat” jelas Abdullah. 

Baca Juga:
KKP Pastikan Stok Ikan Aman Menjelang Idulfitri, Cold Storage Terisi 68 Ribu Ton Ikan

Abdullah juga menilai pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui perpanjangan satker di daerah agar dapat membawa hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kami harap dengan kedatangan kami dapat memberikan semangat bagi pelaku usaha perikanan di Pesisir Selatan, serta terjadi peningkatan produktivitas sehingga ekonomi masyarakat dapat menjadi semakin baik” tutup Abdullah. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu menyatakan bahwa potensi perikanan budidaya yang luar biasa di Sumatera Barat memerlukan sinergi dan komitmen yang maksimal antara pemerintah pusat dan daerah agar dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah. 

Baca Juga:
Kementerian-KP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

“Melalui salah satu program terobosan yang tengah digaungkan oleh KKP yaitu pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal di perairan tawar, payau, dan laut, serta menangkap potensi yang ada, pada tahun ini kami telah menetapkan lima kampung budidaya di Sumatera Barat yang berlokasi di Kabupaten Pasaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Padang Pariaman. Mengingat potensi yang masih sangat luas untuk dikembangkan, tidak menutup kemungkinan  wilayah lain dapat ditetapkan juga menjadi kampung budidaya di tahun mendatang ” ungkap Tebe sapaan akrabnya. 

Tebe berharap bahwa potensi yang sangat luar biasa di Sumatera Barat dapat terus digali dan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekologi dan kelestarian alam. “Potensi yang ada harus dimaksimalkan melalui kaidah – kaidah yang sudah disepakati seperti penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara pembenihan ikan yang baik, agar kelak masih dapat dinikmati juga oleh calon penerus kita” pungkas Tebe. 

Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar yang turut hadir dalam acara kunjungan kerja DPD RI mengatakan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kabupaten terluas di provinsi Sumatera Barat dengan garis pantai kurang lebih sepanjang 234 km. Potensi ini yang coba dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penyuluhan dan pendampingan secara rutin, serta bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat melakukan pelatihan yang dibutuhkan. 

“Ke depan kami harap kebijakan yang kami dorong dapat memperbaiki taraf kehidupan masyarakat, terutama nelayan dan pembudidaya di Pesisir Selatan ini” imbuhnya. 

Sementara itu, Direktur Perbenihan KKP, Nono Hartanto menyampaikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB selalu siap melayani konsultasi teknis untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian berbudidaya serta dapat melakukan praktek secara langsung, guna meningkatkan produktivitas di Pesisir Selatan. 

“Selain itu kami di Pusat juga memiliki program bantuan seperti benih dan pakan yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat. Kami berharap keaktifan dinas dan penyuluh perikanan setempat untuk dapat membantu pembudidaya memperkuat kelompok pembudidaya atau koperasi agar dapat mengakses bantuan-bantuan tersebut” tandas Nono. 

Joniwar, Ketua Pokdakan Harapan Baru yang melakukan usaha pembesaran ikan kerapu di Kampung Sungai Nipah, Kabupaten Pesisir Selatan mengapresiasi kepada KKP karena pihaknya tidak merasa sendiri untuk menambah pengetahuan terkait teknologi budidaya, pihaknya juga siap untuk mendapatkan ilmu baru terkait pendederan ikan kerapu untuk dapat diaplikasikan di Pesisir Selatan sebagai salah satu solusi penyediaan benih berkualitas bagi pembudidaya di wilayahnya. 

“Selain itu kami juga berharap untuk mendapatkan pengalaman terkait penanggulangan penyakit, manajemen pakan hingga penggunaan vaksin, agar dapat meningkatkan kelulushidupan dan mempercepat pertumbuhan ikan, sehingga keuntungan yang kami dapatkan dapat lebih meningkat” ucap Joni.(fhm)