BATAM (BeritaTrans.com) - Bandar Udara Hang Nadim, Batam sah dioperasikan oleh PT Bandara Internasional Batam (BIB) mulai hari ini (24/6/2022).

Penandatangan serah terima pengoperasian Bandar Udara 
Internasional Hang Nadim oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi dan Pikri Ilham Kurniansyah selaku 
Direktur Utama Pelaksana Badan Usaha Pelaksana PT BIB.

Hadir juga jajaran Direksi PT BIB yaitu Nugroho Jati selaku Direktur Operasi, Eppy Dhanianto Wibowo selaku Direktur Keuangan, Doosun Choi selaku Direktur Pemasaran, Min-Jae Chun selaku Direktur Teknik, dan Bimo Prasetyo selaku Direktur Hukum & SDM Bandara Hang Nadim.

Dalam acara tesebut hadir juga Dr. (HC) Ir. Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, H. Lodewijk Freiderich Paulus selaku Wakil Ketua DPR, Ansar Ahmad selaku Gubernur Kepulauan Riau, Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam H. Muhammad Rudi, Ellen Setiadi dan Irfan Hakim selaku Komisaris PT Angkasa Pura I, Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi, The President Director of Incheon International Airport Corporation Mr. Hakchul Kim, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Agung Budi Waskito, dan Rudy Hartono selaku Direktur Operasi III.

Selain serah terima Operasional dan Groundbreaking, dilakukan juga Memorandum of Understanding (MoU) dengan Mitra yang bekerjasama dengan PT BIB di Wilayah Bandara Internasional Hang Nadim, yaitu PT Octagon Precision Indonesia untuk Pengembangan Pengelolaan EV Mobility dan Infrastruktur Charging,  PT PLN Batam untuk Pengembangan Infrastruktur Kelistrikan Berbasis Energi Baru, ketiga PT Angkasa Prima Solusi untuk Premium Services Berbasis Aplikasi, dan terakhir, PT Blackstone Cargo untuk Pengembangan E-Commerce dan Airline.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan seluruh proses KPBU Hang Nadim ini tidak lepas dari Bukti keberhasilan Pemerintahan Bapak Presiden Jokowi yang dijalankan oleh seluruh kementerian lembaga khususnya di BP Batam di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian,” urai Pikri.

Menurutnya, beberapa hal yaitu target
penumpang selama masa kerja sama diperkirakan mencapai 40 juta penumpang per tahun, dan  mengembangkan bandara sebagai Hub Cargo di Asia Tenggara, sekaligus menginformasikan pembukaan  penerbangan Reguler Internasional perdana Batam-Subang Malaysia vv setelah pandemi dan semoga ini adalah awal yang baik bagi pengembangan Batam ke depan.

Begitu juga dengan angkutan haji yang juga sudah dimulai kembali.

Disamping itu, Kepala BP Batam M. Rudi sekaligus Walikota Batam juga  menyampaikan total investasi kerja sama sebesar Rp6,98 triliun untuk renovasi 
pembangunan Terminal 1, membangun Terminal II, serta seluruh pengelolaan dan pemeliharaan infrastuktur sisi darat bandara.

Selain itu, membuka jalur penerbangan domestik seluruh Indonesia dan membuka jalur penerbangan internasional ke Cina, Korea Selatan, India, Thailand, dan perjalanan Ibadah Umrah/Haji untuk pertama kalinya, dan mengembangkan tujuan pariwisata kolaboratif.

“Dengan demikian, BP Batam sepenuhnya berharap melalui PT BIB, Bandara Hang Nadim akan menjadi bandara terbaik dan dapat berkompetisi di negara tetangga, menjadi kebanggan Kota Batam yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat baik seluruh Indonesia maupun luar negeri," ungkap Rudi.

Perjanjian kerja sama Proyek KPBU telah ditandatangani pada 21 Desember 2021 
oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) melakukan penandatanganan kerja sama pengelolaan (desain, pembangunan, pembiayaan,  pengalihan, pengoperasian, dan pemeliharaan) dengan PT Bandara Internasional Batam.

Ini sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang dibentuk oleh Konsorsium PT Angkasa Pura I memiliki saham 51%, Incheon International Airport Corporation (IIAC) memiliki saham 30%, dan PT Wijaya Karya Tbk memiliki saham 19%. 

Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam dengan masa pengelolaan 25 tahun. (omy)