JAKARTA (BeritaTrans.com) – Cegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan bahan berbahaya (Narkoba), Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) gelar Sosialisasi Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika (P4GN).

Sosialisasi ini juga guna membangun jiwa korps pegawai yang bebas Narkotika di lingkungan Bakertrans.

Baca Juga:
Baketrans Bahas Advokasi Kebijakan Program Tol Laut

Kegiatan pada 4 Juli 2022 ini dibuka Sekretaris Badan Litbang Perhubungan, Pandu Yunianto. 

Dia menyebutkan, bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba menjadi perhatian serius terutama di sektor transportasi

Baca Juga:
Baketrans Bareng Komisi V DPR Bahas Kesiapan Angleb 2023

“Badan Narkotika Nasional pernah menyatakan bahwa 90% dari total kasus penyelundupan narkotika yang terungkap adalah melalui jalur laut. Sementara, jalur darat dan udara tidak kalah rawan digunakan sebagai pintu masuk peredaran narkoba di Indonesia,” ujar Pandu dikutip dari bakertrans.dephub.go.id..

Menurutnya, Menteri Perhubungan telah menginstruksikan agar dilakukan peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang dari dan ke Indonesia khususnya di sektor transportasi. 

Baca Juga:
Baketrans, Dirigen Orkestrasi Formulasi Kebijakan Kemenhub

"Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian kita semua sebagai insan perhubungan,” katanya.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Peran Serta Masyarakat BNN, Richard Nainggolan, menyampaikan materi tentang bahaya narkoba dan cara antisipasi peredaran narkoba. 

Dalam paparannya Richard menyebutkan bahwa berdasarkan UNODC (2021), terdapat ancaman berupa 1.079 New Psychoactive Substances (NPS) atau narkotika jenis baru, yang mana pengembangan NPS menciptakan celah bagi kejahatan dikarenakan banyak narkotika jenis baru yang belum diatur oleh hukum.

Adapun karakteristik kejahatan narkotika ini bersifat laten, dinamis (modus selalu berkembang), memiliki beragam motif, berdimensi transnasional, melibatkan pelaku berjejaring dan perputaran uang besar.

“Penyalahgunaan narkoba ini dapat dicegah dengan diadakannya giat P4GN, deteksi dini (tes urin), standarisasi layanan rehabilitasi, dan pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM),” ucap Richard.

Mengapa melalui tes urine? Dijelaskannya, marena kandungan yang ada di dalam narkoba saat masuk di dalam tubuh, membutuhkan jangka waktu sendiri untuk diproses oleh tubuh sebelum dibuang melalui saluran pengeluaran yaitu uretra. 

Semakin banyak kandungan narkoba yang masuk ke dalam tubuh, semakin lama juga buat diproses oleh tubuh.

Sementara itu Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB), Marwanto Heru memaparkan terkait kebijakan dan penerapan P4GN di lingkungan Kemenhub.

Dia menyampaikan bahwa peran Kemenhub dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020 meliputi bidang pencegahan dan bidang pemberantasan yang menyasar dua kategori, yaitu umum yang meliputi Para Pegawai Negeri Sipil, Calon PNS dan Pegawai lainnya di lingkungan Kemenhub; Para karyawan/karyawati BUMN/BUMS penyedia jasa transportasi; dan Taruna/taruni sekolah kedinasan Kemenhub.

Serta khusus yang meliputi para personel penerbangan, pelayaran dan perkeretaapian dan para pengemudi kendaraan angkutan umum orang dan barang.

“Bidang pencegahan ini mencakup peningkatan kampanye publik, pembentukan regulasi p4gn, deteksi dini - tes urine, pembentukan satgas penggiat anti narkoba, pengembangan topik anti narkoba di sekolah kedinasan, dan dukungan dalam perencanaan penguatan grand design alternative development (GDAD) Provinsi Aceh," ujar Heru.

Sedangkan dalam bidang pemberantasan yang dilakukan adalah pembersihan tempat dan kawasan rawan peredaran, penguatan pengawasan di pintu-pintu masuk jalur transportasi dan pengembangan sistem interdiksi terpadu.

Adanya sosialisasi ini menjadi suatu upaya dan langkah nyata atas tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, sekaligus dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian aksi P4GNPN di lingkungan Kemenhub 

Rangkaian kegiatan Sosialisasi P4GN dilanjutkan dengan Tes Urine yang dilaksanakan selama dua hari, 4 s.d 5 Juli 2022, di mana ada 232 pegawai yang mengikuti kegiatan ini dan terdiri dari 133 pegawai PNS dan 99 pegawai non PNS. (omy)