JAKARTA (BeritaTrans.com) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat cq. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan menggelar Rapat Konsolidasi bahas Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis dan Formula Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun 2022. 

Baca Juga:
Sesditjen Hubdat Bersama Komisi V DPR Tinjau Terminal Tipe A Purboyo

Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP) Junaidi mengungkapkan, kegiatan ini rutin dilaksanakan setahun sekali untuk memberikan masukan dan saran dalam membenahi penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis.

“Acara ini sangat penting untuk mengevaluasi penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis pada tahun berjalan dan sebagai forum untuk saling bertukar ilmu, gagasan, dan saran demi penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis yang semakin baik pada tahun yang akan datang,” kata Junaidi di Jakarta, Rabu (21/9/2022). 

Baca Juga:
Animo Masyarakat Tinggi, Ditjen Hubdat Siapkan 722 Bus dan 30 Truk untuk Mudik Gratis Lebaran 2024

Dalam acara yang bertema “Konektivitas Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Merangkai Wilayah Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan untuk Pemulihan Indonesia Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”, Ditjen Hubdat ingin mencerminkan optimisme penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis yang dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi.

“Angkutan penyeberangan perintis sebagai salah satu bagian dari sektor transportasi yang menjadi urat nadi perekonomian nasional hendaknya dapat  bangkit dan berbenah dengan mengoptimalkan pemanfaatan alokasi anggaran subsidi yang tersedia,” ujarnya.

Baca Juga:
Ditjen Hubdat Sosialisasi Peraturan Uji Berkala

Menurut dia, rata-rata anggaran subsidi perintis yang dialokasikan pemerintah selama lima tahun terakhir atau selama tahun 2018 - 2022 yaitu sebesar Rp481.106.865.800.

“Alokasi anggaran subsidi ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan jumlah lintas yang dilayani," ulasnya.

Namun untuk tahun anggaran 2023, angkutan penyeberangan perintis ini mengalami penurunan dan ini harus di lsikapi bersama, pelayanan harus berjalan namun mempertimbangan prioritas yang akan dilakukan.

Lewat paparannya, Junaidi menyampaikan bahwa saat ini di Indonesia terdapat 259 pelabuhan penyeberangan dan 358 lintas penyeberangan, di antaranya 69 lintas komersil dan 289 lintas perintis, serta 422 kapal.

“Tahun 2022 terdapat 289 lintas dari 335 lintas telah terlayani sesuai dengan target renstra dengan total kapal yang di subsidi sebanyak 106 kapal. Terkait pengelolaan kapal perintis penyeberangan, operator kapal swasta hanya sebanyak 5% (enam unit) yang melayani lintas perintis, sisanya merupakan BUMN dan BUMD yang merupakan kapal dibangun oleh Pemerintah," jabar dia.

Kebijakan pemerintah (Kemenhub) saat ini tidak ada pembangunan kapal dan masih terdapat banyak usulan lintas yang belum dapat terlayani karena keterbatasan kapal/sarana.

Melalui rapat konsolidasi ini juga dibahas sejumlah permasalahan dan solusi yang dapat ditempuh. 

Terkait permasalahan lintas penyeberangan mulai dari keterbatasan sarana, prasarana, maupun anggaran solusinya yaitu dengan koordinasi dan komunikasi serta peranan dari seluruh pemangku kepentingan. 

Sementara terkait permasalahan operasional dan pelayaran, solusinya yaitu perlu adanya peningkatan sistem monitoring yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu persoalan terkait evaluasi dan pengawasan, solusinya dengan menyediakan layanan keperintisan dengan sistem tahun jamak atau Buy The Service dengan kepastian investasi sehingga menarik minat swasta.

"Melalui kegiatan rapat konsolidasi ini diharapkan dapat mengevaluasi penyelenggaraan angkutan perintis Tahun Anggaran 2022," ucap Junaid. 

Selain itu, rapat hari ini juga untuk membahas usulan lintas penyeberangan perintis Tahun Anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebelum ditetapkan dalam Surat Keputusan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2023 dan akan dijadikan sebagai dasar proses lelang keperintisan yang akan dilaksanakan November 2022.

Dalam kegiatan ini, jumlah peserta yang hadir secara fisik sebanyak 182 orang, terdiri dari Dinas Perhubungan Provinsi, BPTD,

Kementerian/Lembaga/Badan/Instansi lain termasuk BUMN dan BUMD, perusahaan penyedia layanan angkutan penyeberangan.

Hadir sebagai pembicara lainnya yaitu perwakilan BPH Migas yaitu I Ketut Gede Aryawan, perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ani Rahmawati, perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Raden Yogi Nugraha, dan Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Hubdat Avi Mukti Amin. (omy)