Menakar Subsidi Tepat Sasaran Penumpang KRL

  • Oleh : Naomy

Rabu, 04/Janu/2023 20:05 WIB
Suasana di KRL tujuan akhir Bogor Suasana di KRL tujuan akhir Bogor

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Perbincangan terkait subsidi transportasi umum diberikan kepada warga yang dalam mobilitas kesehariannya menggunakan transportasi umum untuk bekerja masih terus ramai. 

Menurut Djoko Setijowarno Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, sejatinya dapat dibedakan atau tidak tergantung kemauan politik pemerintahnya dan ketersediaan anggaran yang ada.

Baca Juga:
Keselamatan KA dan Elektrifikasi Lintasan Commuter Line Bandung Raya

"Layanan transportasi umum Bus Trans Jateng dan Bus Trans Semarang sudah memberlakukan pembedaan tarif untuk kelompom umum, pelajar, mahasiswa, buruh, lansia. Hingga sekarang cukup lancar dan tidak bermasalah. Malahan, buruh merasa terbantu dengan tarif khusus itu. Dapat mengurangi pengeluaran ongkos transportasi untuk bekerja," ujar Djoko di Jakarta, Rabu (4/1/2023).

Kontrak public service obligation (PSO) untuk KRL Jabodetabek tahun 2022 sebesar Rp1,8 triliun dan menurun di tahun 2023, yakni Rp1,6 triliun. 

Baca Juga:
Mewujudkan Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Demikian pula total PSO tahun 2022 sebesar Rp2,8 triliun, turun di tahun 2023 menjadi Rp2,5 triliun. Sebanyak 64 persen dari nilai total PSO Perkeretaapian diberikan untuk PSO KRL Jabodetabek.

Bandingkan dengan subsidi untuk daerah 3 T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) dan Perbatasan dengan bus perintis se Indonesia cuma mendapat Rp 177 miliar (327 trayek). Sekitar sepersepuluh dari PSO KRL Jabodetabek. 

Baca Juga:
Djoko Setijowarno: Aksesibilitas dan Konektivitas Tentukan Jumlah Pengguna LRT Jabodebek

Subsidi angkutan perintis penyeberangan di 273 iintas Rp584 miliar dan angkutan perkotaan di 10 kota hanya Rp500 miliar.

Alokasi Dana Kewajiban Pelayanan Publik PSO Tahun
Anggaran 2023 diprioritaskan untuk KRL dan KA Ekonomi Jarak Dekat karena KA-KA itulah yang digunakan sebagian besar warga beraktifitas sehari-hari.

"Ini diharapkan semakin banyak warga yang menggunakan kereta yang pada
akhirnya mengurangi beban jalan raya," ungkapnya.

Ongkos murah naik KRL Jabodetabek, akan tetapi bisa jadi lebih mahal biaya perjalanan layanan transportasi dari tempat tinggal ke stasiun (first mile) dan layanan transportasi dari stasiun ke tempat tujuan (last mile). 

Nah, yang perlu diperhitungkan ada ongkos total perjalan dari rumah hingga ke tempat tujuan tidak lebih dari 10 persen penghasilan bulanan. 

Policy Research Working Paper 4440 World Bank, belanja transportasi yang tepat bagi masyarakat adalah maksimal 10 persen dari upah bulanannya.

Kajian World Bank itu berdasarkan riset dari negara-negara di Amerika Latin dan negara di Kepulauan Karibia 2007.

Survey Badan Litbang Perhubungan (kini Baketrans) tahun 2013, ketika ditetapkan tarif KRL Jabodetabek satu harga dan murah, total ongkos transportasi yang dikeluarkan pengguna KRL Jabodetabek masih 32 persen dari pendapatan bulanan. 

"Saat itu layanan transportasi last mail belum sebaik sekarang. Sekarang setiap stasiun KRKL yang berada di Jakarta sudah terintegrasi dengan Bus Trans Jakarta dan Jak Lingko. Namun layanan transportasi first mile belum banyak perubahan dan cenderung angkutan ke stasiun makin berkurang jumlahnya," urai Djoko.

Belum ada perbaikan yang berarti, baru ada Bus Trans Pakuan di Bogor dan Bus Tayo di Tangerang. 

Dia mengajak akan ciptakan transportasi umum seperti di Bogor dan Tangerang untuk di Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Depok, Kab. Tangerang, Kab. Bogor dan Kota Tangerang Selatan.

"Kita jangan fokus hanya pada tarif KRL Jabodetabek, namun bagaimana kita merancang ongkos transportasi warga bisa kurang dari 10 persen dari pendapatan bulanan. Perancis dan Singapura sudah bisa menekan hingga 3 persen, sedangkan China 7 persen," imbuhnya.

Kajian tahun 2018 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pengguna KRL Jabodetabek di akhir pekan yang bekerja Sabtu 5 persen dan di hari Minggu 3 persen.

Sisanya bepergian tujuan perjalanan sosial (seperti berwisata, kunjungan keluarga, seminar, ke pusat perbelanjaan). Pada tahun yang sama juga telah ada usulan mekanisme usulan subsidi tepat sasaran bagi pengguna KRL Jabodetabek. 

Namun, belum ditanggapi dengan serius oleh pemerintah saat itu. Tidak ada salahnya jika sekarang perlu dipertajam lagi kajiannya, sehingga pada saat yang tepat dapat diterapkan setelah dilakukan beberapa sosialisasi ke masyarakat. 

Dalam setahun bisa lebih 100 hari di akhir pekan dan hari libur. Jika dikurangi subsidinya, dapat menghemat sepertiga. 

"Anggaran yang dihemat itu dapat dialihkan untuk subsidi angkutan umum feeder dari kawasan perumahan menuju stasiun," ulas dia.

Dari berbagai sumber, penerapan perbedaan tarif berlaku di Singapura dengan memberikan subsidi bagi lansia (discount_ 25 persen) dan disabilitas dan pelajar ( discount 50 persen). 

Negara bagian Victoria (Australia) menerapkan pemberian subsidi bagi lansia, disabilitas dan pelajar pada jam tidak sibuk antara jam 09.30 – 16.00 sebesar 30 persen. 

Belgia diterapkan discount 19 persen pada jam tidak sibuk dan sibuk untuk moda trem. Di Amerika Serikat memberikan discount kisaran 20 persen hingga 50 persen (tiap negara bagian berbeda) untuk warga berpenghasilan di bawah upah standar. 

Begitu juga Metrolink di Kota Manchester (Inggris) menerapkan tarif diskon 50 persen untuk penumpang berpendapatan per bulan kurang dari rata-rata (upah standar minimum) dan tarif diskon 35 persen untuk lansia dan disabilitas. 

Swedia memberikan keringanan tarif bagi warga berstatus kesejahteraan tertentu (tidak bekerja karena cacat) dan manula. Wilayah Regional Marche (Italia) memberikan tarif diskon bagi pengangguran sebesar 50 persen.

Lebih jauh Djoko menyampaikan bahwa 
Kkebijakan insentif kendaraan listrik yang akan diluncurkan Kementerian Perindustrian cukup mengusik hati nurani para pengguna jasa transportasi umum, khususnya pengguna KRL Jabodetabek. 

Di tengah upaya memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum, kebijakan ini kontra produktif, jika diberikan pada sejumlah pembelian mobil listrik dan sepeda motor listrik, dampaknya akan menambah kemacetan dan angka kecelakaan lalu lintas.

"Idealnya, Kementerian Perindustrian turut mendukung upaya pembenahan transportasi umum yang sedang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan di kawasan perkotaan dengan menggunakan bus listrik dan kendaraan konversi atau sepeda motor listrik di daerah sulit mendapatkan BBM," ucapnya.

Angkutan feeder dari perumahan di Kawasan Bodetabek menuju stasiun KRL Jabodetabek dapat menggunakan kendaraan umum listrik. 

Bisa kendaraan umum baru atau kendaraan umum yang ada dikonversi diprioritaskan untuk mendapat program insentif kendaraan listrik.

"Subsidi tepat sasaran harus terus diupayakan dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi pengguna transportasi umum," kara Djoko. 

Setiap pengguna transportasi umum wajib menerima subsidi, karena sudah membantu pemerintah untuk mereduksi terjadinya kemacetan, menurunkan tingkat polusi udara, dan turut mengurangi angka kecelakaan. (omy)