JAKARTA (BeritaTrans.com) - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan, jajarannya akan menindak tegas ekspor ilegal. Hal ini disampaikan Panglima TNI merespons permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Jakarta, Rabu (8/2/2023). 

"Hilirisasi tentang tambang tadi saya kira TNI-Polri harus mengamankan, jangan lagi ada ekspor ilegal," ujar Panglima TNI. 

Panglima TNIpun meminta kepada jajarannya untuk melakukan patroli. Khususnya di bagian perbatasan. 

"Yang menjadi fokus kita ini jangan sampai ada ekspor ilegal, semuanya kan melalui hilirisasi tadi, dan diekspornya adalah produk yang jadi, bukan yang mentah," katanya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, proses hilirisasi dipastikan terganggu jika ekspor dan tambang ilegal masih terus berjalan dan dibiarkan. Jokowi pun memerintahkan kepada TNI dan Polri untuk membantu pengamanan dan penindakan terhadap ekspor dan tambang ilegal. 

"Tadi saya sampaikan yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi dan industrialisasi menjadi terganggu. Dan tugas TNI Polri ada di situ," jelas Jokowi.

Jokowi mengatakan, penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena masih adanya ekspor dan tambang ilegal. Pasalnya, selain nilai tambahnya tidak ada, ekspor hasil tambang ilegal juga kerap tak tercatat. 

"Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI-Polri, kalau di laut ya Polisi air, Bakamla, TNI AL misalnya," tegas Jokowi. (ds/sumber Sindonews.com)