JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng The Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) untuk mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan program prioritas Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM).  

SEAFDEC pun memberikan apresiasi, bahkan akan mendorong program-program tersebut menjadi program regional di Asia Tenggara.

Baca Juga:
Kementerian-KP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Hal tersebut disampaikan delegasi SEAFDEC pada audiensi dengan KKP, yang diterima oleh Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta sebagai Alternate Council Director SEAFDEC untuk Indonesia di Kantor BRSDM, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2023), 

Pada pertemuan tersebut, Nyoman menyampaikan, KKP berkomitmen untuk mendorong implementasi pembangunan ekonomi biru melalui lima program strategis. Pertama, penambahan luas kawasan konservasi laut dengan target 30% dari luas wilayah perairan Indonesia. Kedua, penangkapan ikan terukur yang berbasis pada kuota. Ketiga, pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Keempat, pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelima, pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Baca Juga:
KKP Pastikan Stok Ikan Aman Menjelang Idulfitri, Cold Storage Terisi 68 Ribu Ton Ikan

Nyoman mengatakan, untuk mendukung kelima program prioritas KKP tersebut, pihaknya telah menetapkan program prioritas BRSDM. Program pertama adalah Vocational Goes to Actors (VOGA), yang dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan. Pendidikan vokasi diselenggarakan melalui satuan-satuan pendidikan yang bertransformasi menjadi Ocean Institute of Indonesia. Sementara itu pelatihan diselenggarakan oleh enam Balai Diklat dan penyuluhan oleh para penyuluh perikanan di seluruh Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Program Kedua adalah Smart Fisheries Village (SFV) atau desa perikanan cerdas. SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna. Melalui program ini, BRSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. BRSDM memiliki dua konsep SFV yakni SFV berbasis Desa dan SFV berbasis Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pembangunan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga pada tatanan sosial dan kelembagaannya sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas SDM.

Baca Juga:
Kementerian-KP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

Implementasi program prioritas KKP dan BRSDM memerlukan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Untuk itu, Nyoman mendorong kemitraan dengan SEAFDEC dalam rangka implementasi program prioritas KKP dan BRSDM.

Delegasi SEAFDEC mengapresiasi dan menyambut baik Program Prioritas KKP dan BRSDM tersebut. Bahkan Sekretaris Jenderal SEAFDEC Malinee Smithrithee tertarik untuk mendorong Program Prioritas KKP, khususnya Program Bulan Cinta Laut, dan Program Prioritas BRSDM, khususnya SFV, menjadi program regional di Asia Tenggara.

Program Bulan Cinta Laut sejalan dengan inisiasi SEAFDEC dalam memerangi sampah plastik di laut. Demikian juga dengan SFV diapresiasi SEAFDEC karena merupakan terobosan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat setempat serta mengedukasi anak-anak dan generasi muda. SFV di Desa Panembangan sebagai pilot project mendapat apresiasi SEAFDEC karena memadukan sektor perikanan dengan pertanian dan pariwisata. 

SEAFDEC juga memandang Indonesia memiliki keunggulan dalam pengelolaan perikanan. Untuk itu Indonesia diundang untuk menjadi tenaga ahli bagi SEAFDEC. Namun demikian, sebaliknya Indonesia juga tetap bisa mendapatkan pelatihan dari SEAFDEC. Nyoman mendorong pelatihan tersebut berupa Training of Trainers bagi tenaga pendidik, instruktur, widyaiswara, dan sebagainya.

Selain itu, Nyoman juga mendorong kemitraan dengan SEAFDEC melalui Sister Program antara satuan-satuan pendidikan lingkup KKP dengan institusi pendidikan di negara-negara anggota SEAFDEC. Kemitraan tersebut dapat dilakukan baik melalui luring, daring, maupun hybrid.

Sebagai informasi, SEAFDEC merupakan organisasi antar pemerintah yang didirikan oleh Jepang, Siangpura dan Thailand pada tanggal 28 Desember 1967 yang bertujuan untuk mendukung pengembangan perikanan di kawasan Asia Tenggara. Anggota SEAFDEC adalah seluruh negara ASEAN dan Jepang.

Turut hadir pada audiensi SEAFDEC dengan KKP ini dari KKP antara lain Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Ari Prabowo sebagai National Coordinator SEAFDEC untuk Indonesia, Kepala Balai Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Rudi Alek Wahyudin sebagai Chief Inland Fishery Resources Development and Management Department SEAFDEC, dan para perwakilan dari Unit Esleon I lingkup KKP serta BRPPUPP Palembang. Turut hadir juga dari SEAFDEC yaitu Policy and Program Coordinator Worawit Wanchana dan Project Planning and Management Division Head Isara Chanrachkij.

Sebelumnya diberitakan, upaya penguatan kerja sama kelautan dan perikanan terus dilakukan oleh KKP di era kepemimpinan Menteri Trenggono. Kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya membina hubungan baik dalam rangka mendukung soft diplomasi Indonesia di tingkat regional untu mendukung dan mengarahkan kebijakan internasional yang sesuai dengan visi, misi, dan serta sejalan dengan program strategis KKP.(fhm)