BANDUNG (BeritaTrans.com) — Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun 2023 yang digelar di Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat diadakan demi upaya pelayanan Samsat dalam optimalisasi transformasi digital melalui pelayanan single data ranmor nasional. Seluruh pembina samsat tingkat provinsi hadir dalam kegiatan tersebut.

Kakorlantas Irjen Pol Firman Shantyabudi menyoroti masalah yang kerap dialami oleh pemerintah daerah (Pemda) karena banyak kendaraan yang beroperasional di luar daerah yang bersangkutan.

Baca Juga:
Kemenhub Pastikan Berantas Praktik Travel Gelap

“Kendaraan-kendaraan baru itu nanti pasti akan banyak datang dari luar kota rasanya tidak fair ya mereka operasional di sana menggunkaan kendaraan tersebut tapi dia bayarnya di tempat lain,” kata Irjen Firman dalam paparannya, Senin (13/3/2023).

Oleh karenanya, Irjen Firman berharap melalui rakor ini nantinya pengurangan beban dari Pembalikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II) dan penghapusan pajak progresif ini akan meringankan beban masyarakat.

Baca Juga:
Kakorlantas Polri: Selama Angleb, Kecelakaan Lalin Turun 8%

Dengan begitu, permasalahan mengenai ketidaksesuaian data segera teratasi dengan baik apabila masyarakat betul-betul sadar untuk membayar pajak.

“Kita berharap adanya pemasukan negara dari pajak yang diperoleh tapi negara juga punya data yang valid,” ujar Firman

Baca Juga:
Evaluasi Arus Mudik, Pemerintah Kini Bersiap Lancarkan Arus Balik

Kakorlantas juga meminta kepada jajaran Dirlantas dan para Kasatlantas untuk memperkuat posisi di wilayahnya dalam peran membantu pemerintah daerah meningkatkan pelayanan, khususnya membangkitkan kesadaran masyarakat untuk taat bayar pajak.

“Memang tadi kita bicara samsat ini ada tim yang disana yang menangani, ya inovasi-inovasi tadi sudah banyak semuanya jemput bola sekrang dan masyarakat kita harapkan adanya kesadaran sekarang membayar pajak,” ungkap dia.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen. Pol. Yusri Yunus berharap kepada masyarakat agar tidak lagi mengandalkan pemutihan sebagai solusi agar terbebas dari biaya pajak yang membengkak.

“Makanya kita mengharapkan progresif, sudahlah dihilangkan saja supaya valid, tinggal datanya valid single data terjadi datanya Dispenda, Jasa Raharja, Polisi semuanya sama jelas ya ini yang kita harapkan. Makanya kami Ingatkan udahlah nggak usah pakai pemutihan itu bukan hal yang bagus,“ pungkas dia.

Sebagai informasi, Rakornas Tim Pembina Samsat turut dihadiri, antara lain Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono,Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum didampingi Wakapolda Jabar Brigjen Pol Bariza Sulfi.

Selain itu, hadir pula , Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, serta Direktur Lalu Lintas Polda seluruh Indonesia yang mengikuti acara secara virtual. (Dan)