LIKUPANG (BeritaTrans.com) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menggelar forum komunikasi lintas stakeholder pariwisata guna membahas peningkatan tata kela destinasi di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang hingga Manado, Sulawesi Utara (Sulut).

Baca Juga:
Bangun Destinasi Wisata Baru Bakauheni Harbour City, ASDP Diapresiasi Kemenparekraf

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparerkaf/Baparekraf) Sandiaga Uno menekankan, agar Destination Management Forum dapat mengakselerasi pola tata kelola DPSP menjadi lebih terpadu melalui kolaborasi dan dukungan stakeholder di daerah. 

“Saya berharap penerapan tata kelola pariwisata dan akselerasi pergerakan pengembangan DSP Manado-Likupang melalui penguatan jejaring kolaborasi dapat terwujud,” ujarnya, Sabtu (25/3/2023).

Baca Juga:
Menparekraf Sebut "Sumarak Ramadhan 2024" Perkuat Ekosistem Pariwisata Halal di Sumbar

Hal ini, katanya, diperlukan sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pengalaman, lama tinggal dan dampak ekonomi, serta sosial budaya dan ekologi yang semakin berkelanjutan melalui penataan visitor manajemen dan pengelolaan limbah sampah.

“Tidak hanya itu, ada pula teknik interpretasi dan hospitality manajemen, sampai rantai pasok dan ekonomi kreatif dalam ekosistem kepariwisataan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Baca Juga:
Kemenparekraf Bersama KAI dan Astindo Hadirkan "Bundling Paket Wisata Kereta Api"

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang pengembangan destinasi dan Infrastuktur, Kemenparekraf, Frans Teguh menjelaskan bahwa salah satu focal point dari pengembangan pariwisata adalah upaya menggerakkan stakeholder untuk mengakselerasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas.

Pengembangan destinasi yang dimaksud dilaksanakan tanpa terpaku pada batasan-batasan kepentingan, yang terangkum dalam suatu framework yang menjadi alat dalam manajemen destinasi.

Di antaranya Destination Management, Destination Governance, dan Leadership untuk meningkatkan reputasi destinasi.

“Dalam hal mencapai tujuan pembangunan pariwisata melalui framework yang komprehensif, juga diperlukan orkestrasi dari lintas kepentingan serta dengan menumbuhkan mental keterbukaan yakni open mind, open will, dan open heart,” tuturnya.

Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Oneng Setya Harini menambahkan konsep DMO ini dilakukan untuk memperkuat orkestrasi dan kolaborasi dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen destinasi.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, isu perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan, keamanan dan keselamatan jiwa, stabilitas ekonomi, kemajuan teknologi, perubahan perilaku, over tourism, serta regulasi dan kebijakan, merupakan tujuh tantangan nyata sektor pariwisata yang saat ini kita hadapi, dan tentu melalui peningkatan tata kelola serta manajemen destinasi yang lebih optimal diharapkan dapat menjadi solusi bersama,” ujar dia. (omy)