Oleh : Naomy
Bandara Soekarno-Hatta
JAKARTA (BeritaTrans.com) - Bandara internasional Soekarno-Hatta menjadi pintu masuk bagi para delegasi KTT ke-42 ASEAN yang berlangsung 9 - 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, NTT.
Baca Juga:
Trafik penerbangan di Bandara Angkasa Pura II Naik 5% di Periode Angleb
Para delegasi dari negara-negara ASEAN tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo.
Para delegasi tiba di Bandara Soekarno-Hatta sejak 4 Mei 2023. Penyambutan kedatangan para delegasi pun sejak 4 Mei hingga 6 Mei 2023 berjalan dengan lancar.
Baca Juga:
Ini 3 Indikator Bikin Angleb di Bandara Angkasa Pura II Sukses
“Bandara Soekarno-Hatta sukses menyambut kedatangan para delegasi KTT ke-42 ASEAN. Para delegasi sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta sejak 4 Mei 2023 melalui Terminal 2, Terminal 3 maupun Gedung VIP di Terminal 3,” ujar President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, Ahad (7/5/2023).
Seluruh stakeholder di Bandara Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan baik dalam memastikan keamanan dan kelancaran penerbangan para delegasi KTT ke-42 ASEAN.
Baca Juga:
Mantap, Meroket 15 Tangga, Bandara Soekarno-Hatta jadi Peringkat 28 Terbaik Dunia Tahun 2024
KTT ke-42 ASEAN merupakan event yang sangat penting dan AP II selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta sebagai merupakan pintu masuk utama Indonesia, mendukung penuh penyelenggaraan event tersebut dengan memastikan kelancaran kedatangan para delegasi.
Sesuai jadwal, delegasi dari negara-negara ASEAN yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 4 - 6 Mei 2023 sekitar 50 delegasi.
Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Dwi Ananda Wicaksana menambahkan, proses kedatangan delegasi setingkat menteri dilakukan melalui Gedung VIP Terminal 3.
“Delegasi setingkat menteri dari negara-negara sahabat di ASEAN, dan para kepala delegasi, tiba melalui Gedung VIP di Terminal 3,” ujar Dwi Ananda.
Di dalam menyambut kedatangan para delegasi ini, AP II selaku operator Bandara Soekarno-Hatta berkoordinasi antara lain dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, AirNav Indonesia maskapai, ground handling, serta pemangku kepentingan lainnya. (omy)
