JAKARTA (BeritaTrans.com) - DPR telah menyetujui tambahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan 2025 dari Rp17,72 triliun menjadi Rp26,29 triliun. 

Kemenhub berkomitmen menggunakan tambahan anggaran tersebut untuk memastikan serta mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. 

Baca Juga:
Pelni Funwalk Fest 2025, Wujudkan Gaya Hidup Sehat

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR terkait Program Kerja APBN Tahun Anggaran 2025 dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I-2024, di Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
 
“Tambahan anggaran sebagian besar untuk subsidi, kemudian public service obligation (PSO), serta PPPK. Kemudian ada juga anggaran luncuran dari 2024,” tutur Menhub.

Dalam rapat kerja ini dibahas pula pemeriksaan BPK terhadap Kemenhub pada semester I-2024, dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baca Juga:
Catat Prestasi Gemilang, ASDP Sabet 10 Penghargaan Pelayanan Prima dari Kemenhub

Terdapat 32 temuan dan 71 rekomendasi pada Laporan Keuangan 2023. 

Menhub mengungkapkan, saat ini 69% atau 49 rekomendasi telah ditindaklanjuti, dan ke depan akan dilakukan percepatan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Baca Juga:
Dharma Lautan Utama Sabet 10 Penghargaan Pelayanan Prima dari Kemenhub

“Beberapa langkah yang dilakukan Kemenhub untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK di antaranya mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada unit kerja terkait, pemantauan tindak lanjut ke lokasi sesuai rekomendasi, pembahasan dengan seluruh unit kerja Eselon I kantor pusat, serta koordinasi dengan stakeholder atau instansi terkait,” urainya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemenhub. (omy)