CIREBON (BeritaTrans.com) – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon bekerjasama dengan Universitas Pertahanan Republik Indonesia gelar kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) bertema “Sinergi Pertahanan Maritim dalam Menangani Ancaman Keamanan dan Lingkungan di Laut Cirebon”. 

Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor KSOP Cirebon, Rabu (18/6/2025) dan diikuti oleh mahasiswa magister Program Studi Strategi Pertahanan Laut.

Baca Juga:
Stranas PK Rakor dan Peninjauan Lapangan Aksi Reformasi Tata Kelola Lognas di Pelabuhan Cirebon

Kegiatan KKDN ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis dan wawasan strategis kepada para mahasiswa mengenai peran penting sektor pelabuhan dan otoritas maritim dalam menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah laut Indonesia.

Kepala KSOP Cirebon Ferry Anggoro Hendianto menyampaikan, KKDN ini merupakan langkah konkret dalam membangun pemahaman terpadu antara unsur akademik dan praktisi di lapangan.

Baca Juga:
KSOP Cirebon, AKMI Suaka Bahari dan SMKN 1 Mundu Kerja Sama Tingkatkan Kualitas SDM

“Melalui KKDN ini, mahasiswa dapat melihat langsung bagaimana pelabuhan berperan dalam menjaga kedaulatan laut dan menghadapi tantangan nyata seperti keamanan pelayaran, pencemaran, hingga aktivitas ilegal,” tutur Ferry.

Dia menekankan, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dalam membentuk generasi muda yang memahami pentingnya kerja sama antarlembaga dalam menjaga laut Indonesia sebagai aset strategis bangsa.

Baca Juga:
KSOP Cirebon-BNN Koordinasi dan Penyamaan Persepsi P4GN

“KKDN ini bukan hanya tentang teori pertahanan, tapi tentang membangun kesadaran bahwa pertahanan laut tidak bisa berdiri sendiri—ia butuh sinergi dengan otoritas pelabuhan, nelayan, operator kapal, dan masyarakat maritim,” urainya.

Menurut Ferry, edukasi kepada mahasiswa pertahanan sangat penting dalam mendesain kebijakan keamanan laut yang lebih adaptif dan inklusif ke depan.

“Manfaat jangka panjangnya, mahasiswa yang turun langsung ke lapangan akan memiliki perspektif yang lebih luas dan realistis dalam menyusun strategi pertahanan maritim yang relevan dengan kondisi geografis dan sosial di Indonesia, termasuk di wilayah seperti Cirebon,” tutupnya. (omy)