JAKARTA (beritatrans.com) - Kebijakan Pemerintah merupakan pilihan dari berbagai alternatif berdasarkan perbedaan asumsi, tujuan, dan cara maka selalu ada ruang dan persepsi untuk perdebatkan kebijakan. Demikian pesan pendek yang diterima beritatrans.com dari mantan Sekretaris Meneg BUMN Dr.Ir.M.Said Didu di Jakarta, Jumat (18/9/2015). Pernyataan itu disampikan menyikapi polemik mengenai program pemerintah membangun listrik 35.000 mega watt (MW), pembangunan kilang minyak baru di Tanah Air dan sejumlah proyek infrastruktur lain di Indonesia.Menutu Said Didu, jika sekedar ingin mencari popularitas dari kritik kebijakan, maka terdapat 1001 pintu untuk melakukan kritikan. Tapi, kritik itu belum tentu kebenarannya. Apalagi jika tidak doidukung data dan fakta yang kuat dan akurat, papar Said Didu.Di alam demokrasi, kilah Didu, memang orang boleh dan ebrhak omong apa saja, termasuk mengkritik kebijakan pemerintan. Tapi, alangkah bijaknya jika kritik tersebut disampaikan dengan dasar dan perhitungan yang matang dan realities. Selain itu juga disertai solusi yang lebih baik, terang Didu.Sementara, kebijakan Pemerintah seperti kebijakan soal listrik, pembangunan kilang minyak dan lainnya terlahir dari asumsi-asumsi yang sangat bervariasi.Menreka itu, menurut Said Didu, antara lain 1. Dasar perhitungan yang meliputi, (a) pertumbuhan ekonomi, (b) konsumsi perkapita, dan (c) cadangan (ada yang cadangannya 110 % dari kebutuhan riil).Keduan menurut Ketua PII itu, tujuan penyediaan : (a) mendorong pertumbuhan ekonomi, (b) sekedar memenuhi permintaan, dan (c) hanya sesuai kemampuan membangun. Oleh karena itu, alumni IPB itu menambahkan, karena yang diributkan saat ini adalah hasil hitungan excel dengan asumsi yang berbeda-beda, maka layak dinggap debat tersebut tidak substansial. Kecuali (perdebatan itu) memang hanya untuk mencari rebut, tegas Didu.(helmi)