JAKARTA (Berita Trans) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, tampaknya geregetan agar proyek pengembangan bandara bisa dikebut. Karenanya, mantan Direktur Utama PT PLN menggagas agar ada satu lagi direksi, khususnya mengurusi konstruksi di PT Angkasa Pura.Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR-RI, Rabu (27/6), pemilik kelompok media Jawa Pos Grup tersebut mengutarakan keberadaan direktur konstruksi dibutuhkan mengingat banyak proyek dikerjakan. Sehingga, proyek tersebut lebih fokus dituntaskan."Yang dikembangkan banyak banget Tanjung Pinang, Jambi, Medan, Pekanbaru, Balikpapan, Ngurah Rai. Nanti akan ada sususan direksi baru penambahan Direktur konstruksi atau Direktur proyek," cetus pengasuh 100 pesantren itu.Dengan menyebut Tanjung Pinang, Jambi dan bandara-bandara lainnya di kawasan barat Indonesia, maka pernyataan Dahlan dapat dipahami bahwa direktur konstruksi itu dibutuhkan di PT Angkasa Pura II. Sedangkan penyebutan Balikpapan dan Ngurah Rai maka direktur tersebut dibutuhkan di PT Angkasa Pura I.Gagasan Dahlan tergolong cerdas bila dipahami dengan berbasis bahwa proyek pengembangan bandara mesti cepat dikerjakan karena melonjaknya arus lalu lintas pesawat, penumpang dan kargo menggunakan jasa angkutan udara. Selain itu, pengembangan diproyeksikan sebagai bagian dari aksi menempatkan bandara di tanah air berkelas internasional.Tetapi mesti dikaji betul sebelum gagasan itu direalisasikan. Pengkajian pertama adalah soal kinerja direksi dan eksekutif satu level di bawah direksi. Harus dievaluasi dulu satu-persatu, terutama menyangkut aspek kualitas, kuantitas, dan kapasitas untuk bekerja secara tim (team work).Kalau memang ada di antara anggota direksi ternyata tak kapabel, tak profesional, kurang kompeten, ciut dalam pekerjaan, dan cenderung one man show, terutama menyangkut penyelesaian proyek, maka segera saja diganti. Selain itu, Kementerian BUMN sepatutnya mengkaji jumlah direksi yang dapat dikatogorikan gemuk. Untuk PT Angkasa Pura II saja ada enam personel, termasuk wakil direktur utama. Sedangkan di PT Angkasa Pura I ada lima personel. Jumlah personel direksi ini bakal makin gemuk bila ditambah satu lagi.Penambahan jabatan direksi akan berimplikasi pengemukkan struktur organisasi, jabatan dan personel. Selanjutnya juga akan berdampak kepada beban keuangan dan konsentrasi perusahaan. Padahal pada sisi lain, pendapatan PT Angkasa Pura I dan II akan termutilasi akibat dipisahkannya pengelolaan Air Traffic Control ke badan usaha lain. Data memperlihatkan pendapatan aeronautika tersebut menjadi pos dominan dalam pendapatan total korporasi. ASPEK HUKUMPengkajian lainnya adalah menyangkut aspek jaminan secara hukum. Aspek ini lebih dikonsentrasikan penguatan terhadap proteksi dari awal dalam hal hukum. Kementerian BUMN mesti menggandeng Kejaksaan Agung, kepolisian dan KPK, agar proyek-proyek yang dikerjakan dalam koridor hukum. Beri jaminan kepada direksi bahwa pekerjaan proyek tak bakal memiliki efek secara pidana bila prosedur dan aturannya secara hukum dipenuhi. Jaminan ini akan menyebabkan direksi bekerja dengan tenang, tanpa harus dihantui oleh kemungkinan menjadi tersangka atau terdakwa ketika sedang menjabat atau saat pensiun. Kita tahu bahwa kesalahan sedikit saja menyangkut administratif, bisa dianggap merugikan negara dan dapat dikenakan sangkaan korupsi walaupun sejatinya tidak ada uang yang ditilep oleh personel di manajemen. INTERVENSI POLITIKKementerian BUMN pasti memiliki pertimbangan matang dalam menggagas penambahan jabatan baru di PT Angkasa Pura I dan II. Gagasan itu tinggal menunggu waktu saja direalisasikan karena kementerian tersebut memiliki otoritas penuh untuk memutuskannya.Jadi sah-sah saja bila entah kapan direktur konstruksi di BUMN itu akan ditunjuk dan dilantik. Hanya saja, bangsa ini berharap agar Dahlan Iskan terbebas dari intervensi politik dan kolegial ketika menetapkannya. Dahlan diharapkan kukuh dan teguh untuk menetapkan direksi dengan pertimbangan azas-azas manajemen modern.Dalam manajemen modern dipegang kuat soal jenjang karir. Karena itu, jabatan direktur konstruksi sepatutnya merupakan level yang hanya terbuka untuk eksekutif yang berkarir di PT Angkasa Pura I dan II. Aksi ini tentu merupakan pesan positif bahwa Dahlan Iskan taat azas, sekaligus memberikan angin segar bagi eksekutif yang memang bekerja keras, cerdas dan ikhlas.(agus w).