JAKARTA (Beritatrans.com) -- Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Dedy S Priyatna mengungkap Pemerintah Jepang menyatakan ragu dengan rencana pembangunan jalur kereta api super cepat rute Jakarta-Bandung.Pasalnya, dalam proses studi kelayakannya pemerintahan Indonesia akan mengalami pergantian melalui proses pemilu tahun ini.Apalagi, kata Dedy, proses studi kelayakan pembangunan tersebut seluruhnya berasal dari pembiayaan pemerintah Jepang."Mereka khawatir kalau sudah dilakukan FS (feasibility study) ternyata pemerintahan yang baru merubah kesepakatan ini," ujar Dedy S Priyatna usai rapat bersama JICA di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemarin.Pihak Jepang sendiri menyatakan siap membiayai seluruh proses studi kelayakan pembangunan jalur kereta api super cepat ini dengan pembiayaan sebesar 15 juta dolar AS. "Dengan dana itu wajar tentunya kalau mereka minta komitmen pemerintah, bisa dilaksanakan atau tidak," ungkap Dedy.Dia juga mengungkapkan, pemerintah akan meyakinkan pihak Jepang dengan memasukan proyek tersebut dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang sedang dibahas saat ini."Kami tidak bisa menjawab akan susah, tapi dibilang kalau proyek ini akan masuk di RPJMN 2014-2019. Itu salah satu bentuk komitmen kita," imbuhnya.Seperti diketahui, Pemerintah Jepang mempunyai pengalaman serupa dengan kekhawatiran mereka ini saat melakukan hal yang sama di Negeri Vietnam. Setelah perjanjian disepakati, proyek pembangunan berubah sesuai dengan permintaan pemerintahan yang baru.(yfent)